.webp)
Iran dilaporkan telah mengirimkan proposal gencatan senjata terbaru kepada Amerika Serikat (AS), melalui Pakistan sebagai mediator. Proposal yang baru saja diajukan Islamabad kepada Washington itu bertujuan meredakan ketegangan di Selat Hormuz dan mengakhiri perang yang sedang berlangsung.
Informasi tersebut, seperti dilansir dilansir TRT World dan Al Jazeera, Senin (27/4/2026), dilaporkan oleh media AS, Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS dan beberapa sumber yang memahami persoalan tersebut.
Disebutkan Axios dalam laporannya bahwa proposal Iran itu menawarkan syarat baru untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang ditutup imbas perang yang berkecamuk antara Teheran melawan AS dan Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut sumber-sumber yang dikutip Axios, proposal terbaru Iran itu disebut memprioritaskan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut oleh AS sebagai langkah awal, "dengan negosiasi nuklir ditunda ke tahap selanjutnya".
Proposal Teheran tersebut juga mengusulkan perpanjangan gencatan senjata untuk jangka waktu yang lebih lama atau menuju diakhirinya permusuhan secara permanen.
Menurut laporan Axios, Islamabad sebagai mediator telah menyampaikan proposal tersebut kepada Gedung Putih. Namun tidak diketahui secara jelas apakah AS akan bersedia mempertimbangkan proposal dengan syarat-syarat seperti itu.
Presiden AS Donald Trump, menurut tiga pejabat AS yang berbicara kepada Axios, diperkirakan akan menggelar rapat di Situation Room Gedung Putih pada Senin (27/4) dengan jajaran tim senior keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya untuk membahas proposal terbaru Iran tersebut dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Proposal baru ini diajukan saat kebuntuan diplomatik yang menyelimuti Washington dan Teheran semakin dalam, dengan gencatan senjata yang diperpanjang dan rapuh tetap diberlakukan di bawah tekanan.
Proposal tersebut dilaporkan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi selama kunjungan terbarunya ke Islamabad pada akhir pekan. Araghchi, menurut para sumber yang dikutip Axios, menjelaskan kepada Pakistan, Mesir, Turki dan Qatar sebagai mediator, bahwa tidak ada konsensus dalam kepemimpinan Iran tentang bagaimana menanggapi tuntutan AS.
AS telah bersikeras agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade dan memindahkan pasokan uranium yang diperkaya dari negara tersebut. Tuntutan itu belum secara resmi diterima oleh Teheran.
Di bawah kerangka kerja baru yang diajukan Iran, negosiasi nuklir hanya akan dimulai pada tahap selanjutnya, setelah Selat Hormuz dibuka dan blokade AS dicabut. Menerima urutan seperti itu, menurut Axios, akan berisiko menyerahkan sumber daya tawar utama AS -- blokade laut -- sebelum menuntaskan masalah nuklir.
Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, mengatakan kepada Axios bahwa posisi pemerintah AS tetap teguh.
"Ini adalah diskusi diplomatik yang sensitif dan AS tidak akan bernegosiasi melalui pers. Seperti yang telah dikatakan Presiden, Amerika Serikat memegang kendali dan hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika, tidak pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir," sebutnya.
Simak juga Video 'AS-Iran Ketemu Lagi di Pakistan, Trump Utus Menantunya':
