.webp)
Israel dilaporkan setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Beirut, ibu kota Lebanon, atas permintaan Amerika Serikat (AS). Penangguhan serangan ini merupakan bagian dari persiapan untuk negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon.
Laporan surat kabar Israel, Haaretz, yang mengutip sumber diplomatik Tel Aviv, seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (11/4/2026), menyebut bahwa Israel setuju untuk menghentikan serangan terhadap Beirut setelah permintaan dari AS.
"Israel tidak melihat target militer yang signifikan di dalam Beirut pada tahap ini," kata sumber diplomatik Israel yang dikutip Haaretz pada Jumat (10/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seorang sumber Israel lainnya mengatakan bahwa Iran memberikan tekanan kuat untuk menetapkan gencatan senjata di Lebanon, dan mengancam akan menarik diri dari gencatan senjata dengan AS-Israel jika hal itu tidak terwujud.
Belum ada pernyataan resmi dari Israel mengenai klaim tersebut.
Israel dan Lebanon sepakat menggelar pertemuan perdana pada Selasa (14/4) pekan depan di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, untuk membahas pengumuman gencatan senjata dan jadwal dimulainya negosiasi langsung.
Rencana pertemuan itu diumumkan oleh kantor kepresidenan Lebanon pada Jumat (10/4) waktu setempat.
Pertemuan antara Tel Aviv dan Beirut ini direncanakan setelah Israel meningkatkan pengeboman terhadap Lebanon, yang menjadi markas kelompok Hizbullah, sejak Rabu (8/4), atau sehari setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu.
Teheran dan Pakistan, sebagai mediator, menegaskan gencatan senjata itu mencakup wilayah Lebanon. Namun Tel Aviv dan Washington membantahnya.
Di sisi lain, AS dan Iran dijadwalkan berunding di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4) untuk membahas finalisasi gencatan senjata. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menuntut gencatan senjata di Lebanon dan pencairan "aset-aset yang diblokir" sebelum negosiasi dimulai.
Ghalibaf yang memimpin delegasi Iran menyebut kedua hal tersebut "telah disepakati bersama antara kedua pihak" tetapi "belum dilaksanakan".
"Kedua hal ini harus dipenuhi sebelum negosiasi dimulai," tegas Ghalibaf dalam pernyataan via media sosial X.
