Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara hari ini. Namun, banyak anak muda yang sebelumnya memberikan suaranya dalam pemilu sebelumnya disebut tampak absen dari pemilu yang diselenggarakan militer hari ini.
Akan tetapi, pemilih yang lebih tua disebut mendominasi jumlah pemilih pada pemilu kali ini.
Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), banyak warga telah meninggalkan negara yang dilanda perang ini sejak militer merebut kekuasaan lima tahun lalu. Mereka yang pergi dari Myanmar termasuk banyak pria usia wajib militer hingga 35 tahun atau anak muda yang mencari penghidupan yang lebih baik di luar ekonomi Myanmar yang lesu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu bagi anak muda yang masih berada di Myanmar pun tidak terlalu antusias untuk ikut serta dalam pemilu tersebut. Para aktivis hak asasi manusia internasional menganggap pemilu yang digelar milter itu sebagai pemilu palsu.
"Sebagian besar orang yang pergi untuk memilih adalah orang tua," kata seorang pria berusia 20-an di daerah Mandalay, yang meminta untuk tetap anonim karena alasan keamanan.
"Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini," katanya kepada AFP.
"Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini," tambahnya.
Sementara itu, di sebuah tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule yang berlapis emas di pusat kota Yangon, para pemilih sebagian besar adalah warga lanjut usia, ibu-ibu yang menggendong anak, dan ibu rumah tangga yang membawa keranjang belanja.
Menurut seorang pejabat pemilihan setempat menyebut, dari sekitar 1.400 orang yang terdaftar di lokasi tersebut, kurang dari 500 orang telah memberikan suara mereka kurang dari dua jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.
Pada pemilihan terakhir tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen.
Sementara seorang pensiunan guru sekolah pedesaan, Sein Yee, mengatakan memberikan suara adalah kewajiban bagi semua warga negara.
"Ini adalah kesempatan bagi semua warga negara untuk mencapai perdamaian di negara ini," tambah wanita berusia 74 tahun itu.
Myanmar terjerumus ke dalam perang saudara akibat kudeta militer tahun 2021, dan memberlakukan wajib militer dua tahun lalu untuk memperkuat barisannya dalam memerangi gerilyawan serta pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di pinggiran negara itu.
Sementara itu seorang warga berusia 35 tahun menilai pemilu yang digelar tersebut tidak adil dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Menurutnya tidak akan ada perubahan usai pemilu tersebut.
"Saya pikir ini adalah pemilu yang tidak adil yang diadakan bertentangan dengan keinginan rakyat," kata Kyaw Min Thein, di negara bagian Rakhine bagian barat, yang hampir seluruhnya dikendalikan oleh tentara minoritas etnis.
"Saya rasa tidak akan ada perubahan. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengganti seragam tentara mereka dengan seragam sipil dan mempertahankan kekuasaan mereka," tambahnya.
Pemungutan Suara Ditutup
Pemungutan suara saat ini telah ditutup pada putaran pertama pemilihan yang dijalankan junta Myanmar. Hal ini sekaligus mengakhiri fase pembukaan pemungutan suara selama sebulan.
Jurnalis AFP melaporkan dari sebuah tempat pemungutan suara yang mengumumkan panggilan terakhir kepada para pemilih melalui pengeras suara sebelum ditutup pada pukul 16.00 (1030 GMT) di pusat kota Yangon, dekat lokasi protes pro-demokrasi besar-besaran pada tahun 2021 setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta.
Lihat juga Video Anwar Ibrahim Sindir Junta Myanmar: Berhenti Membunuh-Membakar Rumah Orang











































