.webp)
Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pada Kamis (11/12) waktu setempat bahwa dirinya "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat", dengan membubarkan parlemen. Langkah ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.
Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan bahwa langkah tersebut diambil menyusul perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.
"Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen," kata Siripong saat berbicara kepada Reuters.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit yang mengatur pembubaran parlemen tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dekrit itu diajukan oleh PM Anutin kepada sang Raja Thailand.
Pengesahan itu membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini, yang menurut Konstitusi Thailand harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.
Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 20 orang tewas di kedua negara, dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.
PM Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/12) bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan, di mana bentrokan telah terjadi di belasan lokasi, dengan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.
Dalam pernyataan terbaru via media sosial pada Kamis (11/12) tengah malam, PM Anutin menegaskan: "Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat."
Dia merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023, yang mengindikasikan ketidakstabilan politik di negara tersebut.
Gejolak politik itu berdampak buruk pada negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut, yang sedang bergulat dengan tarif Amerika, utang rumah tangga yang tinggi, dan tingkat konsumsi yang lemah.
Anutin menjabat jadi PM Thailand setelah partainya, Bhumjaithai, mundur dari koalisi pemerintahan dan mengamankan dukungan Partai Rakyat, yang mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk referendum tentang amandemen konstitusi, sebagai bagian kesepakatan untuk mendukungnya.
Pada September lalu, Anutin mengatakan bahwa dirinya berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari tahun depan, dengan pemilu diperkirakan akan digelar pada Maret atau April. Namun ternyata, dia mempercepat jadwal tersebut setelah terjadi perselisihan dengan Partai Rakyat.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (11/12) malam bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi ketentuan perjanjian, merujuk pada amandemen konstitusi.
Simak juga Video: Detik-detik Drone Thailand Jatuhkan Bom di Kamboja
