.webp)
Pemerintah Irak akan menghapus nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris yang dirilisnya. Otoritas Irak menyebut kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu, telah secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang dipublikasikan sebelumnya, yang memicu kebingungan dan kritikan.
Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak, bulan lalu, mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, dengan mencantumkan nama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dan Houthi yang bermarkas di Yaman.
Langkah itu sebenarnya akan disambut baik oleh Amerika Serikat (AS), dan di sisi lain, akan meningkatkan tekanan terhadap Iran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sebuah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang memuat nama kedua kelompok tersebut.
Perintah penghapusan itu diungkapkan oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip Reuters dalam laporannya.
Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyetujui pembekuan hanya aset-aset entitas dan individu yang terkait kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.
Dia juga mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut "untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab".
Al-Sudani menambahkan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait "agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina" bersifat "prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan".
Kritikan atas kekeliruan itu datang dari seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebutnya sebagai tindakan "tidak bertanggung jawab".
Dia menuduh pemerintah sebagai "otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak".
Komite Irak, dalam penjelasannya. menyebut daftar yang dipublikasikan tanggal 17 November itu dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.
Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan, menurut Komite Irak, karena daftar itu dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak mengatakan bahwa versi yang telah diperbaiki akan muncul dalam buletin resmi negara.
Belum ada tanggapan dari Hizbullah maupun Houthi terhadap kekeliruan tersebut.
Simak juga Video: Houthi Serang Israel dengan Drone
