Yordania-Jerman Tegaskan Pasukan Internasional di Gaza Perlu Mandat PBB

Yordania-Jerman Tegaskan Pasukan Internasional di Gaza Perlu Mandat PBB

Rita Uli Hutapea - detikNews
Sabtu, 01 Nov 2025 18:56 WIB
Palestinians inspect the site of an overnight Israeli strike on a house, in Gaza City, October 29, 2025. (Reuters)
Kerusakan di Gaza akibat serangan Israel (Foto: Reuters)
Jakarta -

Yordania dan Jerman kompak mengatakan bahwa pasukan internasional untuk mendukung polisi Palestina di Gaza pascaperang di bawah rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus mendapatkan mandat PBB.

Berdasarkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi AS, sebuah koalisi yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Arab dan Muslim, diperkirakan akan mengerahkan pasukan ke Gaza, yang telah hancur akibat perang Israel-Hamas.

Pasukan stabilisasi internasional tersebut akan melatih dan mendukung polisi Palestina di Jalur Gaza, dengan dukungan dari Mesir dan Yordania, serta mengamankan wilayah perbatasan dan mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita semua sepakat bahwa agar pasukan stabilisasi tersebut dapat efektif dalam menyelesaikan tugasnya, pasukan tersebut harus mendapatkan mandat Dewan Keamanan," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/11/2025).

ADVERTISEMENT

Namun, Yordania tidak akan mengirimkan pasukannya sendiri ke Jalur Gaza.

"Kami terlalu dekat dengan masalah ini dan kami tidak dapat mengerahkan pasukan di Gaza," kata Safadi, seraya menambahkan bahwa negaranya tetap siap bekerja sama dengan pasukan internasional.

Safadi menyampaikan hal itu pada konferensi IISS Manama Dialogue di Bahrain bersama Menlu Jerman, Johann Wadephul, yang juga mendukung mandat PBB untuk pasukan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu "membutuhkan dasar yang jelas dalam hukum internasional".

"Kami memahami bahwa hal ini sangat penting bagi negara-negara yang mungkin bersedia mengirimkan pasukan ke Gaza dan untuk Palestina. Jerman juga ingin melihat mandat yang jelas untuk misi ini," kata Wadephul.

Gagasan pasukan stabilisasi ini telah menuai beberapa kritik. Para pakar PBB bulan lalu memperingatkan bahwa hal itu akan "menggantikan pendudukan Israel dengan pendudukan yang dipimpin AS, bertentangan dengan hak penentuan nasib sendiri Palestina".

Lihat juga Video 'Erdogan Sekakmat Kanselir Jerman yang Salahkan Hamas Atas Gaza':

Halaman 3 dari 2
(ita/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads