.webp)
Desakan agar hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dihapus mencuat. Hak veto itu dianggap sudah tak relevan lagi dengan masa kini.
Desakan itu salah satunya berasal dari Malaysia. Negara tetangga Indonesia itu mendesak PBB menjatuhkan sanksi terhadap Israel dan mendesak hak veto dibatasi atau bahkan dihapus.
Sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS. Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup," kata Mohamad dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025).
Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.
Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang merdeka. Dia menyebut PBB membiarkan kekejaman Israel selama ini.
"Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional," ujarnya.
Mohamad lalu menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah berlangsung lama.
Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci bagi PBB tetap relevan. Salah satunya, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.
Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.
"Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang," ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.
Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.
"Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini," ujarnya.
Singapura Desak Hak Veto Dibatasi
Singapura juga mendesak PBB mengevaluasi hak veto. Singapura meminta gara hak veto dibatasi penggunaannya.
Dilansir Channel News Asia, hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.
"Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi," kata Balakrishnan.
Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.
"Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini," ujarnya.
Awal bulan ini, AS telah memveto untuk keenam kalinya rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza, Palestina, dan pembebasan sandera. AS beralasan rancangan tersebut gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri. Padahal, ke-14 anggota DK PBB lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut.
Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.
Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
Tatanan dunia pascaperang, katanya, 'telah berakhir'. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.
Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel 'mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara'.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.
Serangan itu diklaim Israel untuk memusnahkan Hamas yang diklaim menewaskan 1.200 orang di Israel. Selain itu, Israel menyebut masih ada sejumlah sandera yang berada di Gaza.
