Status Darurat Ekuador Buntut Demo Pecah soal Subsidi BBM Dicabut

Status Darurat Ekuador Buntut Demo Pecah soal Subsidi BBM Dicabut

Haris Fadhil - detikNews
Rabu, 17 Sep 2025 20:06 WIB
Ecuadorian riot police officers stand guard during a protest against President Daniel Noboas cuts and the elimination of diesel subsidy within a state of emergency declared by the government in Quito on September 16, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)
Situasi darurat di Ekuador (Foto: AFP/RODRIGO BUENDIA)
Quito -

Ekuador dalam kondisi darurat. Situasi itu terjadi usai demonstrasi besar-besaran terjadi di puluhan provinsi akibat penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Status darurat itu ditetapkan oleh Presiden Ekuador Daniel Noboa terhadap tujuh provinsi. Demonstrasi disertai kekerasan sendiri terjadi di puluhan provinsi di Ekuador.

Noboa mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar itu pekan lalu. Langkah itu merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran USD 1,1 miliar (Rp 18 triliun) yang menurutnya akan dialihkan untuk program bantuan sosial dan dukungan pertanian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), membuat harga diesel melonjak drastis dari dari USD 1,80 (Rp 29 ribu) menjadi USD 2,80 (Rp 46 ribu) per galon atau sekitar 48 sen (Rp 7.887) menjadi 74 sen (Rp 12.160) per liter. Sepertiga penduduk Ekuador tergolong miskin.

Dalam aksi protes pada Selasa (17/9) waktu setempat, para demonstran memblokir jalan raya Pan-American North di luar ibu kota Quito dengan bebatuan yang diletakkan di tengah jalan. Aksi ini menyusul blokade beberapa ruas jalan raya oleh para pengemudi truk sehari sebelumnya.

ADVERTISEMENT

Para mahasiswa setempat juga menyerukan unjuk rasa di ibu kota Quito pada Selasa (17/9) malam. Serikat pekerja Front Pekerja Bersatu (FUT) telah merencanakan aksi longmarch pada pekan depan.

Noboa, yang terpilih kembali pada April lalu karena para pemilih mendukung pendekatannya yang keras terhadap kartel yang merajalela, mengumumkan bahwa keadaan darurat akan diberlakukan selama 60 hari di sebanyak tujuh dari 24 provinsi di Ekuador. Dia menyebut 'kerusuhan internal yang parah' sebagai alasan pemberlakuan keadaan darurat tersebut.

Pemerintahan Noboa mengatakan aksi pemblokiran jalan itu telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan. Dia juga menyebut aksi itu berdampak pada pergerakan bebas orang-orang, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.

Dekrit yang mengatur pemberlakuan keadaan darurat menangguhkan hak berkumpul. Noboa juga mengizinkan pengerahan militer 'untuk mencegah dan membubarkan pertemuan di ruang publik di mana ancaman terhadap keselamatan publik teridentifikasi'.

Upaya dua presiden sebelumnya untuk menghapus subsidi BBM juga disambut unjuk rasa yang diwarnai kekerasan. Unjuk rasa di Ekuador itu dipelopori oleh kelompok Masyarakat Adat Conaie yang berpengaruh dan berperan dalam penggulingan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 hingga tahun tahun 2005.

Conaie telah bersuara menentang penghapusan subsidi BBM yang diumumkan Noboa. Mereka menganggap penghapusan subsidi BBM itu 'paling merugikan masyarakat miskin'. Namun, kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dalam gerakan protes terbaru.

Tahun lalu, Ekuador telah menghadapi pemadaman listrik bergilir. Situasi itu memaksa ekonomi Ekuador mengalami resesi.

Halaman 2 dari 3
(haf/haf)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads