.webp)
Amerika Serikat (AS) ancang-ancang mengelola Jalur Gaza, Palestina, selama 10 tahun. Rencana itu pun langsung menuai kecaman.
Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025), kecaman itu datang dari Hamas. Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.
Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.
Tonton juga video "Aktivis Greta Thunberg Tepati Janji Berlayar Lagi ke Gaza" di sini:
Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian "sukarela" ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.
Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa "Gaza tidak untuk dijual."
"Gaza adalah... bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas," tambahnya.
Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.
Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada "Nakba," atau bencana -- pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.
Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut "menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami."
Mereka mengatakan proposal semacam itu "tidak berarti dan tidak adil," dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.
