Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak permintaan Israel untuk mencabut atau membatalkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant.
ICC juga menolak permintaan Tel Aviv untuk menangguhkan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan tindak kejahatan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam putusannya pada Rabu (16/7), seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Jumat (18/7/2025), Majelis Pra-Sidang I (Pre-Trial Chamber I) pada ICC menyatakan telah menolak dua permintaan Israel yang diajukan pada 9 Mei lalu. Pre-Trial Chamber I merupakan majelis di ICC yang memainkan peran penting dalam tahap awal proses ICC.
Salah satu permintaan Tel Aviv kepada ICC adalah meminta pencabutan, pembatalan, atau penghapusan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. Satu permintaan lainnya menuntut penangguhan penyelidikan jaksa penuntut ICC terhadap situasi di wilayah Palestina.
Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina, yang menegaskan kembali putusan-putusan sebelumnya.
Ditambahkan oleh ICC bahwa putusan Majelis Banding pada 24 April lalu tidak dapat ditafsirkan sebagai upaya melemahkan yurisdiksi pengadilan.
Menurut putusan tersebut, "penangguhan investigasi hanya berlaku apabila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus", berdasarkan pasal 19 ayat (7) Statuta Roma -- yang menjadi dasar pembentukan ICC. Para hakim ICC mencatat bahwa Israel tidak mengajukan gugatan semacam itu terkait penerimaan kasus.
Majelis Pra-Sidang I pada ICC juga menolak permintaan Israel untuk menyangkal peluang bagi Palestina menyampaikan pandangannya, dengan menegaskan bahwa pengadilan telah memiliki informasi yang cukup dan tidak memerlukan pengajuan tambahan.
Lihat Video 'Trump Geram Israel Serang Gereja di Gaza, Langsung Telepon Netanyahu':
(nvc/ita)