Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi lebih berat termasuk ancaman tarif 100 persen, jika Moskow gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina. Ternyata, ancaman itu tak berpengaruh terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Putin berniat untuk terus berperang di Ukraina. Sementara, Trump diketahui memberi batas waktu 50 hari terkait kesepakatan damai itu.
Baca juga: Diancam Trump, Rusia Kembali Serang Ukraina |
Dilansir Reuters, Rabu (16/7/2025), niat Putin untuk berperang di Ukraina sampai Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia. Sikap Putin tersebut diungkapkan oleh tiga sumber yang dekat dengan Kremlin yang dikutip oleh Reuters dalam laporannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga sumber itu mengungkapkan, Putin menyakini bahwa perekonomian dan militer Rusia cukup kuat untuk menghadapi tindakan tambahan dari Barat.
Trump, pada Senin (14/7), menyatakan rasa frustrasi dengan penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata dan mengumumkan gelombang pasokan senjata ke Ukraina, termasuk sistem rudal darat-ke-udara Patriot.
Putin Tak Akan Hentikan Perang
Putin dan Trump pada 2020. (BBC World)
|
Disebutkan juga bahwa Putin meyakini Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS menargetkan pembeli minyak Moskow.
Selama perang berkecamuk di Rusia tiga tahun terakhir, Rusia diketahui berhasil menghadapi sanksi-sanksi terberat yang dijatuhkan negara-negara Barat.
"Putin meyakini tidak ada yang serius membahas detail perdamaian di Ukraina dengan dirinya -- termasuk Amerika -- jadi dia akan terus melanjutkannya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya," kata salah satu sumber yang dikutip Reuters tersebut.
Meskipun sudah beberapa kali melakukan percakapan telepon dengan Trump, dan adanya kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Moskow beberapa waktu lalu, menurut ketiga sumber itu, Putin meyakini belum ada diskusi terperinci tentang dasar rencana perdamaian.
Persyaratan perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji mengikat secara hukum bahwa aliansi NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur Eropa, netralitas Ukraina serta pembatasan Angkatan Bersenjatanya, perlindungan bagi orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina, dan penerimaan atas perolehan teritorial Rusia.
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang kini diduduki pasukan Moskow. Zelensky juga menegaskan Kyiv tetap memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan apakah akan bergabung NATO atau tidak.
Lebih lanjut, salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin menegaskan bahwa Putin menganggap tujuan Rusia jauh lebih penting daripada potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat, dan sang pemimpin Rusia itu tidak khawatir dengan ancaman AS untuk mengenakan tarif kepada China dan India karena membeli minyak Rusia.