.webp)
Otoritas Malaysia membatasi ekspor, transshipment, dan transit semua chip kecerdasan buatan (AI) buatan Amerika Serikat (AS). Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kuala Lumpur untuk menghentikan perdagangan ilegal ke berbagai negara, termasuk China.
"Efektif berlaku segera, semua ekspor, transshipment, dan transit chip Ai berkinerja tinggi asal AS wajib memiliki izin perdagangan strategis," demikian pernyataan Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025).
"Inisiatif ini dimaksudkan untuk menutup celah regulasi, sementara Malaysia melakukan peninjauan lebih lanjut terkait pencantuman chip AS berkinerja tinggi asal AS (ke dalam Daftar Barang Strategis)," imbuh pernyataan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Washington sebelumnya menyuarakan kekhawatiran tentang transshipment chip AI buatan AS, terutama potensi pengalihan komponen sensitif ke China. Transshipment merupakan proses pemindahan kargo atau peti kemas dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain selama perjalanan ke tujuan akhir.
Malaysia, menurut para pakar, merupakan pusat utama ekspor dan transshipment chip AI kelas atas karena posisi negara tersebut dalam rantai pasokan global, lokasi strategis, dan kemampuan logistiknya yang canggih.
Bulan lalu, Kuala Lumpur menyatakan sedang memverifikasi laporan yang menyebut sebuah perusahaan China mungkin telah menghindari pembatasan ekspor chip yang diberlakukan AS dengan menggunakan server yang menampung chip Nvidia yang berbasis di Malaysia.
Media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa para insinyur China, pada Maret lalu, telah membawa hard drive berisi data ke Malaysia, untuk membangun model AI di pusat data Malaysia, dengan menggunakan chip canggih buatan AS.
Para insinyur Beijing itu, menurut laporan WSJ, kemudian berencana untuk membawa model AI tersebut kembali ke China.
AS telah menindak ekspor semikonduktor canggih ke China karena ingin mempertahankan keunggulan kompetitif atas teknologi tersebut. Namun otoritas Beijing selalu bersikeras mewajibkan perusahaan-perusahaan China untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi setempat.
"China bersedia bekerja sama dengan negara-negara di kawasan ini, termasuk Malaysia, untuk bersama-sama menjaga tatanan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, pada saat itu.
Otoritas Malaysia, dalam pernyataan pada Senin (14/7), menyatakan pihaknya "bersikap tegas terhadap segala upaya untuk menghindari kontrol atau keterlibatan dalam aktivitas perdagangan ilegal oleh individu atau perusahaan mana pun".
Lihat juga Video 'Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan':
