.webp)
Presiden Ghana, John Dramani Mahama, memberikan sanksi kepada lebih dari 40 menteri dan pejabat di pemerintahannya. Sanksi itu diberikan lantaran puluhan pejabat itu tidak melaporkan harta kekayaan mereka.
Sejak dilantik pada Januari 2025, John Mahama berkomitmen untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan antikorupsi. Sanksi kepada menteri-menteri di pemerintahan Mahama dijatuhkan pada Senin (5/5) waktu setempat.
"Mereka yang kedapatan melanggar batas waktu pelaporan aset, yaitu 31 Maret, harus kehilangan gaji empat bulan -- tiga bulan sebagai denda dan satu bulan sebagai sumbangan wajib untuk Dana Perwalian Medis Ghana yang baru didirikan, yang dikenal sebagai Mahama Cares," kata Mahama dilansir AFP, Selasa (6/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahama mengatakan sanksi itu akan lebih berat diberikan kepada menteri yang masih tidak melaporkan harta kekayaan hingga 7 Mei 2025. Dia berjanji akan memberikan hukuman pemecatan.
"Jika sampai dengan penutupan hari Rabu, 7 Mei 2025, masih ada di antara kalian yang belum melaporkan harta kekayaannya, anggaplah kalian otomatis dipecat," kata Mahama.
Kode etik baru tersebut berlaku untuk semua pejabat politik, termasuk menteri, deputi, staf presiden, dan Mahama sendiri.
Dalam pidatonya, Mahama berjanji sanksi tersebut bukan sekadar gimik. Dia komitmen memberikan tindakan tegas kepada tiap pejabat yang melanggar.
"Sanksi tersebut akan ditegakkan. Dan saya tidak akan ragu untuk bertindak tegas dan tegas, tidak peduli siapa yang terlibat," katanya.
Pengawas tata kelola pemerintahan yang baik memuji langkah tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Ghana.
"Ini adalah salah satu kerangka etika yang paling komprehensif dan dapat ditegakkan yang pernah diumumkan oleh seorang Presiden Ghana yang sedang menjabat," kata Emmanuel Wilson Jr, seorang advokat antikorupsi dari organisasi Crusaders Against Corruption, kepada AFP.
(ygs/ygs)
