.webp)
Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.
Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Sabtu (22/3/2025):
- Panas, Israel Ancam Pembalasan Usai Serangan Roket dari Lebanon
Israel mengancam akan memberikan respons keras terhadap tiga roket yang disebutnya telah ditembakkan dari Lebanon pada hari Sabtu (22/3). Perdana Menteri Lebanon pun memperingatkan bahwa negara itu berisiko terseret ke dalam "perang baru".
Gencatan senjata yang rapuh yang mulai berlaku pada tanggal 27 November lalu, telah dirusak oleh tuduhan pelanggaran berulang kali oleh kedua belah pihak. Namun, ancaman Israel ini menandai ancaman terbesar sejauh ini terhadap ketenangan relatif di daerah perbatasan kedua negara.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), sirene serangan udara berbunyi di kota perbatasan Metula pada Sabtu pagi waktu setempat. Militer Israel mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak gencatan senjata, sirene berbunyi sebagai respons atas tembakan roket dari Lebanon.
- Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera
Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Jalur Gaza, kecuali kelompok Hamas membebaskan para sandera Israel yang masih ditahan.
Peringatan itu muncul saat Israel melancarkan serangan-serangan baru di Gaza, menghancurkan ketenangan sejak gencatan senjata 19 Januari.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (21/3), Katz mengatakan: "Saya memerintahkan (militer) untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza... Semakin Hamas menolak membebaskan para sandera, semakin banyak wilayah yang akan hilang, yang akan dianeksasi oleh Israel".
- Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara
Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mencabut izin akses informasi rahasia negara milik mantan presiden Joe Biden dan beberapa mantan pejabat senior Gedung Putih dan keamanan nasional.
Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), daftar nama yang dicabut izinnya untuk melihat rahasia negara tersebut termasuk Biden, anggota keluarganya, dan mantan wakil presiden sekaligus pesaing Trump dalam pemilihan presiden lalu, Kamala Harris.
Mantan menteri luar negeri Hillary Clinton juga ada dalam daftar tersebut, bersama dengan menteri luar negeri era pemerintahan Biden, Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jacob Sullivan.
- 340 Orang Ditangkap Usai Aksi Protes Penahanan Wali Kota Istanbul
Lebih dari 340 orang ditangkap setelah aksi protes jalanan terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade. Aksi demo besar-besaran ini dipicu oleh penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.
Ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri pada Jumat (21/3) malam waktu setempat. Aksi ini memicu bentrokan dengan polisi antihuru-hara di tiga kota terbesar di Turki: Istanbul, ibu kota Ankara, dan kota pesisir barat, Izmir.
Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan "343 tersangka ditangkap dalam protes yang terjadi di Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Canakkale, Eskisehir, Konya, dan Edirne." Dia memperingatkan bahwa mereka yang berusaha menebar "kekacauan dan provokasi.. pasti tidak akan ditolerir".
- Trump Cabut Status Hukum 532 Ribu Imigran, Harus Angkat Kaki dari AS
Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.
Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.
Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza
