Pengadilan AS Tunda Larangan Transgender di Militer, Pemerintah Trump Banding

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menangguhkan penerapan larangan bagi transgender yang bertugas di militer. Pemerintahan Trump meyakini akan menang di tingkat banding.

"Kami mengajukan banding atas keputusan ini, dan kami akan menang," ujar Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di akun X-nya seperti dilansir AFP, Kamis (20/3/2025).

Diketahui hakim federal AS bernama Ana C Reyes mengeluarkan putusan pendahuluan pada hari sebelumnya. Dia memerintahkan agar kebijakan mengenai pasukan transgender tetap seperti sebelum perintah eksekutif Trump pada 27 Januari ditunda.

Dalam perintah eksekutifnya, Trump menyatakan bahwa "mengekspresikan 'identitas gender' palsu yang berbeda dari jenis kelamin seseorang tidak dapat memenuhi standar ketat yang diperlukan untuk dinas militer."

Setelah Trump mengumumkan kebijakan itu, Pentagon menindaklanjutinya dengan memo yang dikeluarkan pada akhir Februari. Dalam memo itu ditulis bahwa mereka akan menarik pasukan transgender dari militer kecuali mereka memperoleh keringanan berdasarkan kasus per kasus, serta mencegah yang lain untuk bergabung.

Jika larangan tersebut berlaku, hal itu dapat memengaruhi ribuan pasukan yang saat ini bertugas.

Pembatasan dalam memo tersebut ditujukan kepada mereka yang telah didiagnosis dengan disforia gender -- yang menurut seorang pejabat senior pertahanan berjumlah 4.240 orang yang bertugas di militer pada akhir tahun lalu -- serta mereka yang memiliki riwayat disforia gender.

Reyes menulis dalam pendapatnya bahwa larangan pemerintahan Trump kemungkinan besar tidak akan lolos dari peninjauan yudisial. Sebab, para penggugat menghadapi kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam bentuk pelanggaran hak konstitusional mereka.

"Ironi yang kejam adalah bahwa ribuan anggota militer transgender telah berkorban -- beberapa mempertaruhkan nyawa mereka -- untuk memastikan bagi yang lain hak perlindungan yang sangat setara yang ingin ditolak oleh larangan militer tersebut," tulis hakim tersebut.

Warga transgender di Amerika diketahui telah menghadapi perubahan kebijakan yang tidak menentu mengenai dinas militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka, sementara Trump telah berulang kali berusaha untuk menyingkirkan mereka dari jajaran militer.