.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) lantaran menyelidiki dugaan kejahatan perang negaranya di Afganistan dan Israel di Jalur Gaza. Menyikapi hal tersebut, Ukraina berharap sanksi yang dijatuhkan Trump kepada ICC tak menghalangi penyelidikan kejahatan perang Rusia atas negaranya.
Dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhy berharap ICC tetap melanjutkan proses peradilan terhadap Rusia. Seperti diketahui, ICC tengah menyelidiki tuduhan kejahatan perang Rusia yang dilakukan selama invasinya ke Ukraina.
"Kami berharap bahwa tuduhan tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan pengadilan untuk mencapai keadilan bagi para korban agresi Rusia," kata Georgiy Tykhy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahun 2023, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara paksa dari wilayah Ukraina yang direbut oleh tentara Rusia.
Kemudian, tahun lalu, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk komandan tertinggi angkatan darat Rusia, Valery Gerasimov, dan Eks menteri pertahanan Sergei Shoigu. Mereka dituduh mengarahkan serangan udara terhadap warga sipil, dan menyebabkan kerugian "berlebihan" bagi warga sipil Ukraina selama perang.
Atas hal tersebut, Tykhy menyatakan bahwa Kyiv "yakin bahwa ICC akan terus menjalankan fungsi penting dalam kasus Ukraina, yaitu, membawa penjahat Rusia ke pengadilan.
"Ukraina terus bekerja sama dengan ICC untuk memajukan kasus-kasus ini," tambahnya.
Baik Rusia maupun Amerika Serikat bukanlah anggota ICC. Sementara, Moskow telah menolak surat perintah terhadap Putin dan menganggapnya sebagai hal yang tidak berarti.
Ketika ditanya tentang sanksi AS terhadap pengadilan tersebut, juru bicara Putin pada hari Jumat mengingatkan wartawan bahwa Rusia tidak mengakui yurisdiksinya.
"Amerika memiliki hubungan mereka sendiri dengan ICC," tambah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Seperti diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis yang mengatakan pengadilan telah "menyalahgunakan kekuasaannya" dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
ICC mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk "merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak".
(taa/aud)
