Bekukan Bantuan Luar Negeri, AS Singgung Program Kondom Gaza Rp 811 M

A view of the White House in Washington, U.S., July 4, 2023. REUTERS/Julia Nikhinson — Ilustrasi -- Gedung Putih di Washington DC, AS (dok. REUTERS/Julia Nikhinson)

Washington DC -

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyinggung soal program distribusi kondom senilai US$ 50 juta (Rp 811,5 miliar) untuk Jalur Gaza ketika menjelaskan alasan pembekuan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap bantuan luar negeri AS.

Namun Gedung Putih tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim soal bantuan distribusi kondom untuk Jalur Gaza yang memakan dana sebesar itu.

Sekretaris Pers Gedung Putih yang baru, Karoline Leavitt, seperti dilansir AFP, Rabu (29/1/2025), mengatakan bahwa pengeluaran tersebut diketahui pada minggu pertama Trump menjabat, termasuk oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan -- departemen baru yang dipimpin miliarder teknologi AS Elon Musk.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dijelaskan Leavitt dalam konferensi pers pertamanya di Gedung Putih pada Selasa (28/1) bahwa kantor inisiatif dan anggaran "mendapati bahwa ada sekitar US$ 50 juta uang para pembayar pajak yang disalurkan untuk mendanai (distribusi) kondom di Gaza".

"Itu adalah pemborosan uang para pembayar pajak yang tidak masuk akal," sebut Leavitt.

Dia tidak memberikan informasi lebih detail soal pernyataan itu, dan tidak dimungkinkan untuk segera memverifikasi klaim tersebut secara independen.

Kondom pada umumnya berharga kurang dari US$ 1 di AS, atau sekitar Rp 16.000, dan harganya jauh lebih murah jika dijual dalam jumlah besar.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lebih dari dua juta orang tinggal di wilayah Jalur Gaza, yang kini hampir semuanya mengalami kerusakan parah akibat perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir.

Leavitt, dalam pernyataannya, juga mengatakan bahwa AS akan memberikan dana sekitar US$ 37 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum Trump mengumumkan penarikan mundur AS dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

Segera setelah menjabat pekan lalu, Trump memerintahkan pembekuan bantuan luar negeri AS selama 90 hari.

Dia berjanji akan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan bantuan-bantuan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintahannya, yang menentang aborsi, hak-hak transgender dan program keberagaman yang berlaku pada era mantan Presiden Joe Biden.

Menteri Luar Negeri AS yang baru, Marco Rubio, dalam memonya pada Jumat (24/1) lalu mengatakan AS membekukan hampir semua pencairan bantuan luar negeri, kecuali makanan darurat dan bantuan militer ke Mesir dan Israel.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan mengenai pembekuan bantuan luar negeri yang dilakukan pemerintahan Trump, yang telah sejak lama menjadi penyedia bantuan pembangunan terbesar di dunia dalam nilai dolar Amerika.

Halaman 1 2

Selanjutnya