Qatar menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan gagasan untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania. Gagasan Trump itu menuai kecaman berbagai pihak, termasuk sekutu AS seperti Jerman dan Prancis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, seperti dilansir AFP, Rabu (29/1/2025), mengatakan bahwa Doha sering tidak sepakat dengan sekutunya, termasuk AS. Namun al-Ansari tidak mengungkapkan rincian percakapan antara Qatar dan para pejabat AS.
"Posisi kami selalu jelas mengenai perlunya rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka, dan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," tegas al-Ansari dalam konferensi pers ketika ditanya soal gagasan Trump merelokasi warga Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak sepakat dalam banyak hal dengan semua sekutu kami, tidak hanya Amerika Serikat, namun kami bekerja sangat erat dengan mereka untuk memastikan bahwa kami merumuskan kebijakan bersama," jelasnya.
Qatar bersama Mesir dan AS menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata yang kini berlangsung di Jalur Gaza. Kesepakatan ini menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas yang berkecamuk selama lebih dari 15 bulan terakhir di daerah kantong Palestina tersebut.
Pada Sabtu (25/1) lalu, Trump melontarkan gagasan untuk "membersihkan" Gaza setelah perang menjadikan wilayah Palestina itu bagaikan "area penghancuran". Dia mempertegas gagasan itu pada Senin (27/1), dengan menyatakan keinginan untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, menuju ke lokasi-lokasi yang "lebih aman", seperti Mesir atau Yordania.
Trump juga mengatakan dirinya "ingin membuat mereka (warga Palestina di Gaza-red) tinggal di area di mana mereka bisa hidup tanpa banyak gangguan dan revolusi dan kekerasan".
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Gagasan itu ditolak oleh pemerintah Mesir dan Yordania, juga dikecam oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan warga Palestina "tidak akan meninggalkan tanah dan tempat-tempat suci mereka".
Kecaman terhadap gagasan Trump itu juga disampaikan oleh Jerman dan Prancis, yang merupakan sekutu AS di kawasan Eropa.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengecam Trump dengan menyebut rencana relokasi semacam itu "tidak dapat diterima". Scholz juga menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara dan mengatakan Otoritas Palestina harus mengambil tanggung jawab atas Jalur Gaza.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Prancis secara terang-terangan menyebut rencana Trump merelokasi warga Gaza sebagai pelanggaran hukum internasional.