MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon 14 Januari

This handout photo taken and released on December 7, 2024 by the South Korean Presidential Office shows South Koreas President Yoon Suk Yeol delivering an address at the Presidential Office in Seoul. South Koreas embattled President Yoon Suk Yeol stopped short of resigning on December 7 over his declaration of martial law, with a vote to impeach him hours away and mass street protests planned in Seoul. (Photo by Handout / South Korean Presidential Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner: [2024] instead of [2023]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. — Foto: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol (AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE).

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) akan menggelar sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang kini berstatus nonaktif terkait penetapan darurat militer. Sidang lisan digelar 14 Januari setelah seluruh proses persiapan selesai.

Dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (3/1/2025), Hakim Lee Mi-son mengumumkan sidang akan digelar pukul 14.00 pada 14 Januari 2025. Setelah itu, perwakilan hukum Yoon dan Majelis Nasional bertemu untuk sidang persiapan kedua.

Sidang akan digelar bertepatan satu bulan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024 atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pengadilan juga memutuskan untuk menggelar sidang argumen berikutnya pada tanggal 16 Januari jika Yoon gagal hadir pada sesi pertama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yoon harus hadir saat sidang argumen pertama. Pengadilan tetap bisa melanjutkan persidangan jika Yoon tidak hadir.

Yoon sebelumnya membantah tuduhan bahwa dia memicu pemberontakan dengan mengumumkan darurat militer. Saat ini, dia menghadapi penangkapan setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanannya.

MK Korsel memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan menguatkan atau menolak pemakzulan tersebut sejak menerima kasus tersebut pada 14 Desember 2024. Jika pemakzulan dikabulkan, Yoon akan dicopot dari jabatannya.

(whn/haf)