Sempat Dihalangi, Polisi Korsel Kembali Geledah Kantor Presiden

Seoul -

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) kembali menggeledah kompleks kantor kepresidenan pada Kamis (12/12) waktu setempat, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer singkat pekan lalu.

Ini menjadi upaya penggeledahan kedua yang dilakukan tim kepolisian Korsel setelah pada Rabu (11/12) kemarin sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama di kompleks kantor kepresidenan di Seoul.

Laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), menyebut otoritas berwenang mengerahkan tim kepolisian ke kompleks kantor kepresidenan untuk "mendapatkan dokumen-dokumen dan materi" terkait penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada 3-4 Desember lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yonhap menyebut Kantor Investigasi Nasional (NOI), yang menangani kasus darurat militer ini, mengirimkan tim penyelidik ke area distrik Yongsan, yang menjadi lokasi kompleks kantor kepresidenan, pada Kamis (12/12) siang sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Disebutkan lebih lanjut bahwa penggeledahan hari kedua ini difokuskan pada markas besar Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS), yang terletak di kompleks kantor kepresidenan. Gedung markas JCS itu sempat digunakan sebagai pusat komando ketika darurat militer diberlakukan.

Penggeledahan itu, menurut Yonhap, dilakukan setelah pihak JCS sepakat untuk bekerja sama dalam penyelidikan kepolisian. Disebutkan juga bahwa pihak kepolisian akan menerima materi terkait darurat militer dari JCS yang diserahkan secara sukarela.

Pada hari yang sama, sebut Yonhap, kepolisian juga menggeledah markas komando pertahanan ibu kota pada militer Korsel, yang mengerahkan pasukan selama darurat militer.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pada Rabu (11/12) kemarin, Kepolisian Korsel menggeledah beberapa kantor penting yang ada di kompleks kantor kepresidenan, seperti ruang konferensi untuk kabinet pemerintahan Yoon, Dinas Keamanan Kepresidenan, dan ruang bunker di dalam markas JCS.

Penggeledahan hari pertama berakhir dalam beberapa jam, dengan tim kepolisian hanya diberi dokumen yang "sangat terbatas" oleh staf Yoon dan sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama.

Partai Demokrat Korsel, yang merupakan oposisi utama, telah memperingatkan akan melaporkan para staf dan pengawal kepresidenan atas tuduhan pemberontakan jika mereka terus menghalangi upaya penegakan hukum.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.

Halaman 1 2

Selanjutnya