Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

Haris Fadhil - detikNews
Minggu, 08 Des 2024 10:41 WIB
(FILES) Kim Yong-hyun, then-defence minister of South Korea, speaks during a press conference during the US-Republic of Korea (ROK) Security Consultative Meeting at the Pentagon in Washington, DC, on October 30, 2024. South Koreas former defence minister Kim Yong-hyun has been arrested over his role in a martial law declaration that plunged the country into turmoil, local media reported on December 8, 2024. Kim had already resigned after the brief imposition of martial law on December 3 by President Yoon Suk Yeol that saw soldiers and helicopters sent to parliament. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Foto: Kim Yong-hyun (AFP/SAUL LOEB)
Seoul -

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kim sendiri dianggap sebagai tokoh utama di balik deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon. Dia kemudian mundur setelah darurat militer kontroversial itu dicabut dan membuat situasi politik Korsel menjadi tidak menentu.

Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan apa yang mereka katakan sebagai dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

ADVERTISEMENT

Polisi nasional menggerebek kantor Kim pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama. Pada hari Sabtu, Presiden Yoon telah menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya.

Dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya. Namun, dia tak menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.

Yoon mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya di tangan partai yang berkuasa, yang kemudian dikatakan oleh pemimpin Partai Penguasa Han Dong-hoon sebagai janji untuk meninggalkan jabatan lebih awal. Han mengatakan Yoon akan 'secara efektif dikeluarkan dari tugasnya' dan partainya akan berkonsultasi dengan perdana menteri untuk mengelola urusan negara.

Yoon mengejutkan negara itu pada Selasa malam ketika dia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya 'pasukan anti-negara' dan lawan politik yang menghalangi. Dia membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade. Hal itu mengancam hancurnya reputasi negara itu sebagai kisah sukses demokrasi.

Simak juga video: Muncul Isu Darurat Militer Part 2 di Korsel!

[Gambas:Video 20detik]



(haf/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads