.webp)
Sebanyak 9,3 juta orang, termasuk tiga juta anak-anak, menghadapi kelaparan dan kesulitan hidup di Inggris. Demikian hasil sebuah studi yang dirilis pada hari Rabu (9/10), seiring pemerintahan baru partai Buruh berada di bawah tekanan untuk berbuat lebih banyak guna mengatasi kemiskinan anak-anak.
Temuan tersebut muncul sebelum anggaran pertama pemerintah akhir bulan ini, dan dengan krisis biaya hidup yang telah mendorong melonjaknya penggunaan bank makanan.
Menurut laporan dari organisasi non-pemerintah Trussell Trust, hampir seperempat anak-anak di bawah empat tahun menghadapi kemiskinan ekstrem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang mengejutkan, 46 persen lebih banyak anak-anak menghadapi kelaparan dan kesulitan dibandingkan dua dekade lalu. Itu setara dengan satu dari lima anak tumbuh terperangkap dalam situasi ini," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (9/10/2024).
Tahun lalu, sebuah laporan UNICEF menemukan bahwa Inggris -- anggota G7 dan NATO, dan ekonomi terbesar keenam di dunia -- memiliki salah satu tingkat kemiskinan anak tertinggi di antara negara-negara kaya.
Trussell Trust mengatakan bahwa tanpa "tindakan mendesak" dari pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, jumlah orang yang menghadapi kelaparan dan kesulitan -- yang didefinisikan sebagai hidup 25 persen di bawah garis kemiskinan -- akan terus meningkat.
Lembaga amal tersebut mendefinisikan garis kemiskinan sebagai £152 ($199) seminggu untuk seseorang yang hidup sendiri, dan £204 untuk orang tua tunggal dengan satu anak. Ini termasuk membayar tagihan listrik, air, dan pajak properti serta makanan.
Trussell Trust mengatakan bahwa menghapus batasan tunjangan dua anak -- yang berarti keluarga tidak dapat mengklaim subsidi negara untuk anak ketiga yang lahir setelah April 2017 -- adalah salah satu langkah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Namun, Partai Buruh menolak untuk menghapusnya, meskipun mendapat tentangan keras dari para juru kampanye, serikat pekerja, dan beberapa anggota parlemennya sendiri.
Selama dua tahun terakhir, para pekerja dari berbagai sektor, mulai dari dokter dan perawat hingga guru dan masinis kereta api, mogok kerja karena upah yang tidak mampu mengimbangi inflasi.
