.webp)
Kelompok Hamas mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk "memberikan tekanan nyata" terhadap Israel, sekutunya, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Desakan itu disampaikan Hamas setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada kesepakatan yang sedang diupayakan.
Baik Hamas maupun Israel saling menyalahkan atas terhentinya perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan, ketika Netanyahu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan menyusul kematian enam sandera di Jalur Gaza.
Perunding utama Hamas yang berbasis di Qatar, Khalil al-Hayya, seperti dilansir AFP, Jumat (6/9/2024), menyerukan kepada AS untuk "memberikan tekanan nyata terhadap Netanyahu dan pemerintahannya" dan "meninggalkan bias mereka yang buta" terhadap Israel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Netanyahu, secara terpisah, mengatakan bahwa "tidak ada kesepakatan yang sedang diupayakan".
"Sayangnya, hal ini belum tercapai, tapi kami akan melakukan segala hal yang kami bisa untuk membuat mereka mencapai titik di mana mereka mencapai kesepakatan," ucap Netanyahu saat berbicara kepada media AS.
Netanyahu bersikeras agar Israel mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas, yang berperang melawan Tel Aviv selama 11 bulan terakhir.
Kelompok Hamas menuntut penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari Jalur Gaza, terutama area Koridor Philadelphi. Pada Kamis (5/9) waktu setempat, Hamas menyebut posisi Netanyahu "bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan".
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dalam pernyataannya, Hamas yang menguasai Jalur Gaza ini juga mengatakan bahwa kesepakatan baru tidak diperlukan, karena beberapa bulan lalu mereka telah menyetujui proposal gencatan senjata yang diuraikan oleh Presiden AS Joe Biden pada Juli lalu.
"Kami memperingatkan agar tidak jatuh ke dalam perangkap Netanyahu... yang menggunakan negosiasi untuk memperlama agresi terhadap rakyat kami," tegas Hamas dalam pernyataannya.
Washington telah mendorong proposal yang disebut bisa menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut "90 persen telah disetujui".
"Menjadi kewajiban bagi kedua pihak untuk menyetujui isu-isu yang tersisa ini," ucap Blinken saat berbicara kepada wartawan di Haiti.
Qatar, sebagai mediator utama, telah mengatakan bahwa pendekatan Israel "didasarkan pada upaya untuk memalsukan fakta dan menyesatkan opini publik dengan mengulangi kebohongan".
Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan bahwa tindakan seperti itu "pada akhirnya akan menyebabkan gagalnya upaya-upaya perdamaian".
