.webp)
Kelompok Hamas kembali menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "menghalangi kesepakatan" untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza.
Kelompok milisi Palestina tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan menyusul putaran terakhir perundingan di Doha, Qatar, bahwa Netanyahu "bertanggung jawab penuh atas upaya menggagalkan para mediator, menghalangi kesepakatan, dan (memikul) tanggung jawab penuh atas nyawa para sandera di Gaza".
Setelah dua hari perundingan di Doha antara mediator Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, Amerika Serikat pun mengajukan proposal kompromi baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir kantor berita AFP, Senin (19/8/2024), menurut Hamas, proposal tersebut "menanggapi persyaratan Netanyahu, terutama penolakannya terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan menyeluruh dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk terus menduduki persimpangan Netzarim, penyeberangan Rafah, dan koridor Philadelphia".
Dua tempat terakhir itu dipandang oleh Israel sebagai tempat penting untuk mencegah aliran senjata apa pun ke Jalur Gaza, sementara persimpangan Netzarim berada di titik strategis antara Gaza utara dan selatan.
Hamas menyebut Netanyahu "juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran tahanan dan menarik diri dari hal-hal lain, yang mencegah penyelesaian kesepakatan pertukaran."
Sebelumnya, Netanyahu mengecam Hamas karena "keras kepala" dan tidak mengirim delegasi ke perundingan itu, dengan mengatakan Hamaslah, bukan Israel, yang seharusnya mendapat tekanan.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan kembali dukungannya terhadap proposal yang disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei lalu.
Proposal itu melibatkan kesepakatan tiga fase, dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu bersamaan dengan pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk di Gaza.
Para pejabat Hamas telah beberapa kali menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan.
