Para anggota parlemen Thailand akan melakukan voting pada Jumat (16/8) untuk menentukan apakah putri miliarder dan mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra mampu mendapatkan cukup dukungan untuk menjabat sebagai PM yang baru, menggantikan Srettha Thavisin yang dicopot dari jabatannya.
Paetongtarn Shinawatra, yang berusia 37 tahun, menjadi kandidat yang diajukan oleh Partai Pheu Thai, yang kini berkuasa di negara tersebut, untuk menggantikan Srettha. Tidak ada satu pun dari 10 partai politik lainnya dalam koalisi pemerintahan yang mengajukan kandidat alternatif.
Voting parlemen dijadwalkan akan dimulai pukul 10.00 waktu setempat, Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (16/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paetongtarn, yang ayah dan bibinya pernah menjabat PM, akan menjadi pemimpin termuda di sejarah Thailand sebagai negara monarki konstitusional jika terpilih. Dia juga akan mencetak sejarah sebagai wanita kedua yang menjabat PM Thailand, setelah bibinya, Yingluck Shinawatra.
Paetongtarn yang belum pernah menjabat di pemerintahan ini akan menjadi anggota ketiga dari klan Shinawatra yang memimpin Thailand, setelah Thaksin dan Yingluck.
Parlemen Thailand terpaksa menggelar voting untuk menentukan PM baru, setelah Mahkamah Konstitusi pada Rabu (14/8) memutuskan untuk mencopot Srettha dari jabatan PM atas pelanggaran etika berat karena dia menunjuk seorang menteri yang pernah dihukum penjara.
Pencopotan Srettha itu menjadi babak terbaru dalam pertarungan jangka panjan antara kubu militer, kelompok pro-kerajaan, dan partai populis yang terkait dengan ayah Paetongtarn, Thaksin yang seorang taipan telekomunikasi.
Partai Bhumjaithai, yang merupakan partai terbesar ketiga dalam parlemen, mengatakan pihaknya "setuju untuk mendukung kandidat" dari Partai Pheu Thai dalam voting pada Jumat (16/8) waktu setempat.
Simak juga Video 'Respons PM Thailand Usai Dipecat Gegara Langgar Kode Etik':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Paetongtarn kini harus mendapatkan 247 suara dukungan, dari total 493 anggota parlemen Thailand, untuk bisa menjabat PM baru Thailand.
"Kita meyakini bahwa partai ini dan partai koalisi akan memimpin negara kita," ucap Paetongtarn setelah Partai Pheu Thai mengumumkan pencalonannya.
Namun dalam kondisi politik Thailand yang penuh gejolak, kemenangan dalam voting di parlemen bukanlah jaminan.
Paetongtarn yang belum pernah memegang jabatan publik, membantu menjalankan bisnis hotel keluarga Shinawatra sebelum terjun ke dunia politik tiga tahun lalu dan hampir selalu hadir dalam kampanye pemilu tahun 2023 lalu.
Pemilu nasional tahun 2023 didominasi oleh Partai Move Forward yang masih baru, yang menduduki puncak perolehan suara setelah berjanji mereformasi undang-undang lese-majeste yang diberlakukan secara ketat di Thailand dan menghancurkan monopoli bisnis yang kuat.
Janji Partai Move Forward itu membuat khawatir para senator Thailand, yang kemudian menghalangi upaya partai pemenang pemilu itu untuk membentuk pemerintahan yang baru.
Partai Pheu Thai, yang berada di bawah Partai Move Forward dalam perolehan suara pemilu pada saat itu, kemudian membentuk aliansi dengan partai-partai pro-militer yang pernah sangat menentang Thaksin dan para pengikutnya, yang memicu naiknya Srettha ke kursi PM Thailand.
Kurang dari setahun kemudian, Srettha menjadi PM ketiga dari Partai Pheu Thai yang dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia dicopot dari jabatannya karena menunjuk Pichit Chuenban, mantan pengacara terkait keluarga Thaksin, yang pernah menjalani hukuman penjara.
Pekan lalu, pengadilan Thailand memutuskan untuk membubarkan Partai Move Forward dan melarang para anggota dewan eksekutifnya berpolitik selama 10 tahun.
Simak juga Video 'Respons PM Thailand Usai Dipecat Gegara Langgar Kode Etik':