.webp)
Militer Myanmar membantah rumor yang menyebut para jenderal top negara itu telah menahan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, dalam kudeta terbaru. Militer Myanmar mengecam rumor itu sebagai "propaganda" yang disebarkan oleh "para pengkhianat" menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) China.
Seperti dilansir AFP, Rabu (14/8/2024), Min Aung Hlaing menghadapi kritikan dari para pendukung militer dalam beberapa pekan terakhir, setelah pasukan pemerintah Myanmar kehilangan wilayahnya dalam pertempuran melawan kelompok etnis bersenjata dan lawan lainnya yang menentang kudeta tahun 2021 lalu.
Sejumlah postingan media sosial, pada Selasa (13/8), mengklaim para jenderal top Myanmar telah menahan Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw dalam upaya mengubah kepemimpinan puncak junta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Otoritas junta Myanmar membantah keras rumor yang beredar di media sosial tersebut.
"Klaim-klaim itu merupakan propaganda... dengan tujuan mengganggu perdamaian dan stabilitas negara," sebut otoritas junta Myanmar dalam pernyataannya, yang menuduh pihak yang menyebarkan rumor itu sebagai "pengkhianat".
"Kepala negara dan pemerintah memenuhi tanggung jawab nasional mereka bersama-sama," tegas pernyataan tersebut.
Rumor itu beredar menjelang kedatangan Menlu China Wang Yi di Myanmar, yang dijadwalkan pada Rabu (14/8) waktu setempat untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Min Aung Hlaing.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Selasa (13/8) bahwa kunjungan Menlu itu "bertujuan untuk memperdalam kerja sama bilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang".
China merupakan sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta Myanmar. Namun para analis mengatakan Beijing juga mempertahankan hubungan dengan kelompok etnis bersenjata yang menguasai wilayah-wilayah dekat perbatasan kedua negara.
Dalam beberapa pekan terakhir, aliansi kelompok etnis bersenjata telah merebut sejumlah wilayah dari junta Myanmar di negara bagian Shan, yang berbatasan dengan Provinsi Yunnan di China. Wilayah yang direbut mencakup komando militer zona timur laut di kota Lashio, Shan, yang ditinggali sekitar 150.000 orang.
Pengambilalihan komando regional itu -- yang pertama dilakukan oleh kelompok penentang junta sejak kudeta militer tahun 2021 -- memicu kritikan publik yang jarang terjadi terhadap para jenderal top Myanmar oleh para pendukungnya.
Min Aung Hlaing, dalam pernyataan sebelumnya, mengatakan aliansi itu menerima senjata, termasuk drone dan rudal jarak pendek, dari sumber-sumber "asing" yang tidak disebutkan lebih lanjut.
