.webp)
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mencoba menghubungi Korea Utara (Korut) untuk menawarkan bantuan kemanusiaan, menyusul laporan kematian dan kerusakan parah yang disebabkan oleh banjir. Namun, Korsel belum menerima tanggapan dari Korut.
Kementerian unifikasi Seoul mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka bersedia untuk "segera memberikan" bantuan kemanusiaan kepada "korban bencana Korea Utara" yang terkena dampak hujan lebat.
Kementerian tersebut berusaha menghubungi Korea Utara untuk mengajukan tawaran bantuan melalui saluran komunikasi kantor penghubung Korea, tetapi Pyongyang belum menanggapi, kata Seoul pada hari Jumat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak akan membuat asumsi tentang situasi tersebut dan menantikan tanggapan segera (dari Korea Utara) atas tawaran kami," kata Kim In-ae, wakil juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Jumat (2/8/2024).
Korea Utara awal minggu ini mengatakan "hujan deras yang memecahkan rekor" melanda wilayah perbatasan utara dekat China pada 27 Juli, yang mengakibatkan "krisis serius yang menyebabkan lebih dari 5.000 penduduk terisolasi di zona yang rentan terhadap banjir".
Pada hari Rabu, Pyongyang mengatakan banyak "gedung publik, fasilitas, jalan raya, dan rel kereta api, termasuk lebih dari 4.100 rumah tinggal dan hampir 3.000 hektar lahan pertanian" terendam banjir di wilayah Sinuiju dan Uiju.
Pada hari yang sama, media pemerintah Korea Utara mengatakan pemimpin Kim Jong Un "mengusulkan untuk menghukum keras" pejabat yang mengabaikan tugas pencegahan bencana mereka, yang telah menyebabkan kematian atau cedera yang tidak disebutkan "yang tidak dapat dibiarkan".
Sebuah laporan oleh TV Korea Selatan, Chosun, juga mengatakan ratusan orang bisa saja tewas.
Kim telah terlihat dalam beberapa video minggu ini menerjang banjir dengan menaiki perahu karet, mengawasi operasi penyelamatan yang melibatkan helikopter militer.
Hubungan antara kedua Korea berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun ini. Namun, Kementerian Unifikasi pada hari Kamis (1/8) menyatakan "simpati yang mendalam" untuk para korban banjir di Korea Utara.
Pyongyang secara sepihak memutus semua hubungan komunikasi militer dan politik resmi dengan Seoul pada tahun 2020, dan meledakkan kantor penghubung antar-Korea yang tidak digunakan lagi di sisi perbatasannya.
Saluran kantor penghubung antar-Korea dipulihkan pada tahun 2021, tetapi Korea Utara belum menanggapi panggilan hotline tersebut sejak April 2023.
Menurut kementerian unifikasi, meskipun Korea Utara tidak memberikan tanggapan, Seoul telah berupaya berkomunikasi dengan Korea Utara melalui saluran tersebut dua kali sehari, setiap hari.
Baca juga: Korut Dilanda Banjir, 4.000 Rumah Terendam |
