Bangladesh Rusuh, 532 Orang Ditangkap Termasuk Pemimpin Oposisi

A demonstrator gestures as protesters clash with Border Guard Bangladesh (BGB) and the police outside the state-owned Bangladesh Television as violence erupts across the country after anti-quota protests by students, in Dhaka, Bangladesh, July 19, 2024. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain TPX IMAGES OF THE DAY — Demo rusuh di Bangladesh (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta -

Lebih dari 500 orang, termasuk beberapa pemimpin oposisi, telah ditangkap selama berhari-hari bentrokan di ibu kota Bangladesh, Dhaka. Kerusuhan yang dipicu oleh protes terhadap kuota pekerjaan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 orang.

"Setidaknya 532 orang telah ditangkap atas kekerasan tersebut," kata juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka Faruk Hossain kepada AFP, Senin (22/7/2024).

"Mereka termasuk beberapa pemimpin BNP," imbuh Hossain, mengacu pada kelompok oposisi Partai Nasional Bangladesh atau Bangladesh National Party (BNP).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hossain mengatakan bahwa mereka yang ditangkap itu termasuk pemimpin paling senior ketiga BNP, Amir Khosru Mahmud Chowdhury dan juru bicaranya Ruhul Kabir Rizvi Ahmed.

Hossain menambahkan, mantan kapten sepak bola nasional yang menjadi tokoh senior BNP, Aminul Huq, juga ditahan.

Mia Golam Parwar, sekretaris jenderal partai Islam terbesar di negara itu, Jamaat-e-Islami, juga ditangkap, kata Hossain.

Dia mengatakan setidaknya tiga polisi tewas dalam kerusuhan di ibu kota dan sekitar 1.000 orang terluka, setidaknya 60 orang di antaranya dalam kondisi kritis.

Juru bicara BNP A.K.M Wahiduzzaman mengatakan kepada AFP bahwa secara nasional, "beberapa ratus pemimpin dan aktivis BNP ditangkap dalam beberapa hari terakhir".

Kerusuhan yang dilaporkan berlangsung secara nasional ini dikobarkan oleh tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda Bangladesh. Diketahui bahwa nyaris seperlima dari total 170 juta jiwa penduduk Bangladesh tidak memiliki pekerjaan atau tidak mengenyam pendidikan.

Kerusuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa sejak Kamis (18/7) waktu setempat ini, tercatat sebagai kerusuhan yang terbesar sejak Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina kembali terpilih memimpin Bangladesh pada awal tahun ini.

Dalam aksinya, para demonstran menuntut agar negara berhenti menyisihkan 30 persen pekerjaan pemerintah untuk keluarga dari orang-orang yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971 silam.
Pemerintahan PM Hasina telah menghapus sistem kuota itu tahun 2018 lalu, namun pengadilan tinggi Bangladesh menerapkannya kembali bulan lalu.

Halaman 1 2

Selanjutnya