300 Polisi Luka dalam Bentrok dengan Demonstran, Bangladesh Kerahkan Tentara

300 Polisi Luka dalam Bentrok dengan Demonstran, Bangladesh Kerahkan Tentara

Novi Christiastuti - detikNews
Sabtu, 20 Jul 2024 16:03 WIB
Bangladesh soldiers stand guard along the road following a curfew and the deployment of military forces in Dhaka on July 20, 2024, after days of clashes during protests against government job quotas across the country. Soldiers were out in force on July 20 in cities around Bangladesh after another day of lethal clashes between student protesters and police prompted Prime Minister Sheikh Hasina to cancel foreign visits. (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP)
Tentara Bangladesh dikerahkan menjaga keamanan di jalanan Dhaka dan sekitarnya saat marak kerusuhan yang dipicu unjuk rasa mahasiswa (AFP/MUNIR UZ ZAMAN)
Dhaka -

Sedikitnya 300 personel Kepolisian Bangladesh mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru dengan para demonstran di beberapa lokasi di sekitar ibu kota Dhaka. Tentara Bangladesh pun dikerahkan untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan di area yang dilanda bentrokan.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/7/2024), bentrokan terbaru yang terjadi pada Jumat (19/7) waktu setempat juga memaksa Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina untuk membatalkan rencana kunjungan ke luar negeri.

Tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Bangladesh sepanjang pekan ini, menurut penghitungan AFP yang didasarkan pada data kepolisian dan rumah sakit setempat, telah menewaskan sedikitnya 115 orang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Unjuk rasa mahasiswa yang memprotes kuota pekerjaan pemerintah ini berujung kerusuhan dan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan PM Hasina setelah 15 tahun berkuasa di Bangladesh.

Dalam upaya meredakan tindak kekerasan, pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam yang mulai berlaku pada Sabtu (20/7) tengah malam. Kantor PM Hasina jua meminta militer untuk mengerahkan tentara-tentaranya setelah kepolisian gagal meredam kekacauan yang meluas.

ADVERTISEMENT

"Tentara telah dikerahkan secara nasional untuk mengendalikan situasi hukum dan ketertiban," ucap juru bicara Angkatan Bersenjata Bangladesh, Shahdat Hossain, saat berbicara kepada AFP.

Jam malam yang diberlakukan di berbagai wilayah Bangladesh itu, menurut laporan televisi lokal Channel 24, akan tetap berlaku setidaknya hingga Minggu (21/7) pagi, setidaknya pukul 10.00 waktu setempat.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka, Faruk Hossain, menuturkan bahwa "ratusan ribu orang" terlibat bentrokan dengan para personel kepolisian di wilayah Dhaka pada Jumat (19/7) waktu setempat. Disebutkan bahwa sedikitnya 300 polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

"Sedikitnya 150 petugas kepolisian dirawat di rumah sakit. Sekitar 150 polisi lainnya mendapat perawatan pertolongan pertama," ucap Hossain dalam pernyataan kepada AFP.

Hossain juga menyebut bahwa dua polisi dipukuli hingga tewas. "Para demonstran membakar banyak kantor polisi... Banyak kantor pemerintahan dibakar dan dirusak," imbuhnya.

Jalanan di ibu kota Dhaka dilaporkan hampir sepi saat pagi hari, dengan tentara-tentara Bangladesh berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota berpenduduk 20 juta jiwa tersebut.

Ratusan demonstran menentang perintah tetap di rumah yang diberlakukan di area Rampur. Namun menurut laporan jurnalis AFP di lokasi kejadian, para demonstran dengan cepat dibubarkan oleh polisi yang menembakkan peluru karet.

Laporan seorang pejabat senior kepolisian di Rangpur menyebut ribuan orang mengepung markas kepolisian di kota tersebut, dengan tiga demonstran tewas.

PM Hasina yang dijadwalkan meninggalkan Bangladesh pada Minggu (21/7) untuk melakukan kunjungan diplomatik ke luar negeri yang direncanakan sejak lama, terpaksa membatalkan rencana tersebut setelah tindak kekerasan meluas.

"Dia membatalkan turnya ke Spanyol dan Brasil karena situasi yang ada," ucap sekretaris pers kantor kepresidenan Bangladesh, Nayeemul Islam Khan, kepada AFP.

Unjuk rasa yang digelar hampir setiap hari sepanjang bulan ini di Bangladesh menyerukan diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan lebih dari separuh jabatan pegawai negeri untuk kelompok tertentu, termasuk anak-anak veteran perang saat memerdekakan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971 silam.

Para pengkritik menyebut skema tersebut menguntungkan anak-anak dari kelompok pro-pemerintah yang mendukung Hasina, yang berkuasa sejak tahun 2009 dan memenangkan pemilu keempat secara berturut-turut pada Januari lalu setelah pemungutan suara tanpa adanya oposisi yang kuat.

Pemerintahan PM Hasina dituduh oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyalahgunakan badan-badan negara untuk memperkuat kekuasaan dan memberantas perbedaan pendapat, termasuk dengan melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap para aktivis oposisi.

Sejak kematian pertama terjadi dalam unjuk rasa di Bangladesh pada Selasa (16/7), para demonstran mulai menuntut PM Hasina mundur dari jabatannya.

Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads