.webp)
Kementerian Pertahanan Taiwan kembali melaporkan keberadaan pesawat-pesawat militer China yang mengudara di sekitar wilayahnya. Puluhan pesawat militer China terdeteksi mengudara di dekat pulau itu dalam periode 24 jam terakhir.
Seperti dilansir AFP, Kamis (27/6/2024), Beijing selalu mengklaim Taipei sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. China juga menegaskan tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengendalikan negara yang memiliki pemerintahan demokratis tersebut.
Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan pada Kamis (27/6) waktu setempat bahwa pihaknya mendeteksi 35 pesawat militer China dan tujuh kapal Angkatan Laut China berada di sekitar wilayahnya dalam periode 24 jam terakhir, setidaknya hingga pukul 06.00 waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengerahan pesawat dan kapal militer semacam ini semakin meningkat beberapa tahun terakhir, ketika China semakin meningkatkan tekanan terhadap Taiwan.
Setelah pelantikan Lai Ching-te sebagai Presiden baru Taiwan bulan lalu, Beijing menggelar serangkaian latihan perang di sekitar pulau tersebut. Otoritas China menyebut Lai sebagai "separatis berbahaya".
Selama latihan perang tersebut, menurut Kementerian Pertahanan Taipei, Beijing mengirimkan total 62 pesawat militernya ke sekitar wilayah Taiwan. Angka itu tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam sehari untuk pengerahan pesawat militer China ke dekat Taiwan sepanjang tahun ini.
Pekan lalu, Taiwan juga mendeteksi sedikitnya 41 pesawat militer dan tujuh kapal Angkatan Laut China beroperasi di sekeliling wilayahnya dalam periode 24 jam.
Disebutkan juga oleh Taipei pada saat itu bahwa sebanyak 32 pesawat militer China di antaranya terdeteksi melintasi "garis median" Selat Taiwan -- merujuk pada garis yang membagi dua jalur perairan sensitif sepanjang 180 kilometer yang memisahkan Taiwan dan China tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sementara itu, otoritas China pekan lalu mengancam akan menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi kelompok separatis kemerdekaan Taiwan yang "keras kepala". Beijing meningkatkan tekanan meskipun pengadilan mereka tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
Kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah China menyebut pedoman baru yang dirilis menyatakan pengadilan, jaksa, badan keamanan publik dan negara China harus "menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah".
Pedoman tersebut dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, termasuk undang-undang anti-suksesi tahun 2005. Undang-undang tersebut memberi China dasar hukum untuk melakukan tindakan militer terhadap Taiwan jika negara itu memisahkan diri atau tampaknya akan memisahkan diri.
Sun Ping, seorang pejabat Kementerian Keamanan Publik China, mengatakan hukuman maksimum untuk "kejahatan pemisahan diri" adalah hukuman mati.
Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam langkah Beijing tersebut, dan mengimbau rakyatnya untuk tidak merasa terancam oleh China.
