Tarik Ulur Gencatan Senjata di Gaza

Members of the United Nations Security Council meet on the day of a vote on a Gaza resolution that demands an immediate ceasefire for the month of Ramadan leading to a permanent sustainable ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages, at U.N. headquarters in New York City, U.S., March 25, 2024. REUTERS/Andrew Kelly — Foto: Suasana detik-detik DK PBB setujui resolusi gencatan senjata (REUTERS/Andrew Kelly)

Gaza City -

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui dan mengadopsi resolusi gencatan senjata. Namun, resolusi gencatan senjata ini masih tarik ulur.

Dilansir BBC dan AFP, Selasa (11/6/2024), naskah resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara mendukung, termasuk Amerika Serikat (AS) selaku perancang resolusi ini. Sementara Rusia abstain.

Proposal tersebut menetapkan syarat-syarat untuk "gencatan senjata penuh dan menyeluruh", pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, pengembalian jenazah sandera dan pertukaran tahanan Palestina.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rencana tersebut mencakup tiga fase yang akan diakhiri dengan rencana rekonstruksi multi-tahun di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat pertempuran tersebut.

Tahap pertama dari rencana tersebut menyangkut pertukaran sandera-tahanan serta gencatan senjata jangka pendek.

Fase kedua mencakup "penghentian permusuhan secara permanen", serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, menurut teks rancangan resolusi AS.

Fase ketiga berfokus pada prospek jangka panjang wilayah tersebut, dan akan memulai rencana rekonstruksi multi-tahun di Gaza.

Pengesahan resolusi tersebut terjadi beberapa minggu setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel menyetujui rencana tiga fase yang akan menghasilkan gencatan senjata permanen di Gaza.

Hamas Sambut Baik

Hamas merespons dan siap bekerja sama melalui mediator. Hamas memberikan tanggapan dalam pernyataan terbarunya usai voting yang dilakukan DK PBB. Hamas menyambut baik resolusi itu.

"Hamas menyambut baik apa yang termasuk dalam resolusi Dewan Keamanan yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan penuh, pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke wilayah tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza," kata kelompok militan tersebut.

Hamas juga mengatakan pihaknya bersedia terlibat dalam negosiasi tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut yang konsisten dengan tuntutannya.

"Kami menegaskan kesediaan kami untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kami sebagai lawan bicara untuk bernegosiasi secara tidak langsung mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan rakyat kami dan tuntutan perlawanan," kata Hamas.

Tanggapan Palestina

Hal senada juga disampaikan oleh Palestina. Palestina menyambut baik disahkannya resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) itu.

Dilansir AFP dan Al Jazeera, Selasa (11/6/2024), Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut resolusi itu adalah langkah untuk mengakhiri genosida terhadap rakyat di Jalur Gaza.

"Presiden Palestina menganggap penerapan resolusi ini sebagai langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang genosida terhadap rakyat kami di Jalur Gaza," kata kantor Abbas dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB juga menyebut resolusi itu merupakan langkah yang benar. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

"Upaya ini merupakan langkah ke arah yang benar. Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami di Aljazair, yang bekerja sama dengan kami dalam upaya mempengaruhi rancangan resolusi agar lebih dekat dengan tujuan hak-hak nasional rakyat Palestina," kata Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB.

Israel Tanggapi Respons Hamas

Israel menyatakan telah menerima respons resmi dari kelompok Hamas untuk proposal gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Tel Aviv menganggap respons yang diberikan Hamas itu sebagai penolakan terhadap proposal yang mengatur kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (12/6/2024), tanggapan terhadap respons resmi yang diberikan Hamas ini disampaikan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya karena isu yang sensitif menyangkut perundingan gencatan senjata ini.

"Malam ini, Israel telah menerima, melalui mediator, respons Hamas. Dalam responsnya, Hamas telah menolak proposal pembebasan sandera yang diajukan oleh Presiden (Amerika Serikat Joe) Biden," ucap pejabat Israel yang dikutip Reuters tersebut.

"Mereka (Hamas-red) telah mengubah semua parameter utama dan yang paling bermakna," sebut pejabat Israel tersebut.

Kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan atas respons Hamas tersebut. Namun diketahui bahwa Netanyahu sebelumnya terkesan menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Biden pada 31 Mei lalu, dan disebut Biden sebagai proposal yang diajukan oleh Israel.

Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, namun dilaporkan mengatur ketentuan gencatan senjata selama enam pekan pada tahap awal dan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, sembari perundingan terus dilanjutkan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen.

Halaman 1 2 3 4

Selanjutnya