.webp)
Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi sedang berancang-ancang meneken perjanjian baru. Perjanjian ini disyaratkan harus menguntungkan Palestina, tapi juga menormalisasi hubungan Saudi dengan rezim Zionis Israel.
Pada dasarnya, perjanjian tersebut bakal menormalisasi hubungan Saudi-Israel. Namun Saudi mematok syarat supaya perjanjian ini lancar, yakni Palestina harus diakui sebagai negara.
Dilansir Arab News dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024), informasi mengenai rencana perjanjian Washington dan Riyadh ini dikabarkan oleh Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Michael Ratney menyebut perjanjian itu nantinya bakal menjadi perjanjian bersejarah. Prosesnya sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, sejak sebelum peristiwa 7 Oktober 2023 yang terjadi antara Hamas dan Israel. Namun rentetan konflik Israel versus Palestina sejak saat itu membuat prosesnya menjadi berlarut.
"Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak," jelas Ratney.
Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina. Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.
"Saudi telah memperjelas bahwa hal itu (pengakuan terhadap Palestina) merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan... harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara," sebut Ratney.
Halaman selanjutnya, soal hal-hal dalam perjanjian ini, pakta keamanan:
Simak juga 'Zelensky Bersyukur Dapat Bantuan Roket Canggih dari AS':
Menyangkut pakta keamanan
Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.
Jadi ini semacam pakta keamanan. Nantinya, bakal ada pula kerja sama dalam bidang program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi.
Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.
 A Pro-Palestinian supporter waves a Palestinian flag during a National March for Palestine in central London on February 17, 2024. The health ministry in Hamas-run Gaza said on February 17, 2024 that at least 28,858 people have been killed in the territory during the war between Palestinian militants and Israel. The war was triggered by Hamas's October 7 attack on Israel, which resulted in the deaths of around 1,160 people, according to an AFP tally based on official figures. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) Foto: AFP/JUSTIN TALLIS |
Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.
"Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi," tegasnya.
Ratney tak segan untuk menggunakan istilah "perjanjian bersejarah" untuk membahas hal ini. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.
Halaman selanjutnya, mengingat kembali tanggapan Iran bila Saudi deal dengan Israel:
Mengingat kembali tanggapan Iran bila Saudi deal dengan Israel
Presiden Iran Ebrahim Raisi, kini sudah almarhum, dulu sempat menuduh Arab Saudi, rival regionalnya, telah mengkhianati Palestina dengan berupaya menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Raisi mengharapkan upaya normalisasi Riyadh dan Tel Aviv tidak akan pernah berhasil.
Hal ini diberitakan AFP pada 21 September 2023, tuduhan itu disampaikan Raisi setelah saat itu Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menyebut hubungan negaranya dengan Israel semakin hari semakin dekat.
"Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dan negara mana pun di kawasan, jika bertujuan untuk memberikan keamanan bagi rezim Zionis, tentu tidak akan berhasil," cetus Raisi dalam konferensi pers di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
"Kami meyakini bahwa hubungan antara negara-negara kawasan dan rezim Zionis akan menjadi tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan perjuangan Palestina," tegasnya.
MBS dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, menyebut pembicaraan yang dimediasi oleh Washington sedang bergerak menuju normalisasi antara negaranya dengan Israel. Pernyataan terbaru MBS ini membantah laporan media yang menyebut proses itu ditangguhkan.
"Setiap hari kami semakin dekat," sebut MBS merujuk pada hubungan Saudi dan Israel.
