.webp)
Utusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi mengungkapkan bahwa Washington dan Riyadh kini berada di ambang perjanjian bersejarah, yang jika tercapai, akan menjadi jalan menuju negara Palestina, serta terbentuknya hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.
"Kita cenderung menggunakan kata bersejarah secara berlebihan, namun menurut saya, secara keseluruhan, paket perjanjian ini benar-benar bersejarah," ucap Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney, dalam wawancara dengan media lokal Saudi, Arab News, dan dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).
"Tapi sebagai bagian dari hal tersebut, ada peran dari Palestina. Saudi telah memperjelas bahwa hal itu merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan... harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara," sebut Ratney.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.
Serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu membuat pembicaraan normalisasi sempat terhenti, dan sejak itu telah dilanjutkan kembali. Namun rincian soal perjanjian itu telah sedikit berubah dan Israel kini menjadi hambatan utama.
Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.
Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara AS dan Saudi, serta kerja sama dalam program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Saat Arab Saudi Dorong Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik di Gaza':
Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.
Di bawah kepemimpinan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk mencabut label teror dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut penjualan senjata "ofensif".
Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.
"Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi," tegasnya.
Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.
"Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak," jelas Ratney.
