.webp)
Para anggota parlemen Taiwan terlibat cekcok dan saling teriak dalam rapat yang diwarnai keributan pada Selasa (21/5) waktu setempat. Hal ini mengindikasikan masalah yang mungkin dihadapi Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, yang baru saja dilantik pada Senin (20/5) kemarin.
Seperti dilansir AFP, Selasa (21/5/2024), hanya sehari setelah Lai resmi dilantik, para politisi dari dua kubu berbeda -- partai yang menaungi Lai dan partai oposisi -- saling memamerkan tanda protes dan terlibat dalam perdebatan sengit di parlemen Taiwan.
"Hari ini adalah hari kedua (Presiden Lai) menjabat. Jika ada konflik lagi di parlemen, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini?" ucap ketua parlemen Taiwan, Han Kuo-yu, dari partai oposisi Kuomintang (KMT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diam!" teriak anggota parlemen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP) yang dipimpin oleh Lai.
DPP gagal memperoleh mayoritas dalam parlemen Taiwan setelah memenangkan pemilu pada Januari lalu.
Partai tersebut menghadapi koalisi bermusuhan yang terdiri atas KMT yang bersejarah -- yang dianggap lebih bersahabat dengan China -- dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang baru berdiri.
Aliansi oposisi telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memperluas kekuasaan legislatif, yang menurut DPP, dipaksakan tanpa konsultasi yang tepat.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelumnya, keributan juga terjadi di parlemen pada Jumat (17/5) lalu. Usai kericuhan itu rapat dilanjutkan pada Selasa (21/5) waktu setempat dengan para anggota parlemen dari DPP membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Tidak untuk perluasan kekuasaan".
"Saya merasa seperti saya berada di Kongres Rakyat Nasional China... langkah-langkah yang diusulkan oleh KMT sebenarnya sama saja mengkhianati negara," sebut Ker Chien-ming dari DPP.
Sementara itu, para anggota parlemen oposisi melambaikan poster bertuliskan "Parlemen perlu reformasi" dalam rapat yang sama.
Di antara lima RUU yang diusulkan, yang paling kontroversial adalah pelanggaran "penghinaan terhadap parlemen", yang secara efektif mengkriminalisasi para pejabat yang tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan legislatif -- yang menurut para pengkritik bisa dimotivasi oleh politik subjektif.
Di luar parlemen, ratusan orang menggelar aksi memprotes RUU tersebut.
"Dibutuhkan banyak upaya untuk mengeluarkan negara ini dari darurat militer selama 38 tahun dan menjadikannya negara demokratis terbaik di Asia. Namun sekarang parlemen kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan demokrasi. Amandemen ini bisa mengubah parlemen menjadi entitas diktator," ucap seorang pensiunan bernama Cheng Li-lin yang ikut dalam aksi protes tersebut.
