.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyimpulkan bahwa lima unit militer Israel terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Kesimpulan ini didasarkan pada tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.
Seperti dilansir AFP, Selasa (30/4/2024), kesimpulan itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Senin (29/4) waktu setempat.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menuturkan kepada wartawan setempat bahwa Israel telah mengambil tindakan perbaikan dengan empat unit militer di antaranya, sehingga memperkecil kemungkinan dijatuhi sanksi AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Patel menambahkan bahwa konsultasi sedang dilakukan dengan Israel mengenai unit militer kelima.
Namun dia menolak untuk mengidentifikasi unit-unit militer Israel yang dinyatakan telah melanggar HAM tersebut. Patel juga tidak menjelaskan lebih detail soal pelanggaran apa yang terjadi dan tidak menyebutkan lebih lanjut soal langkah yang diambil oleh pemerintah Israel terhadap unit-unit militer itu.
Seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa unit militer kelima merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Israel.
Laporan media mengidentifikasi sebuah batalion bernama Netzah Yehuda, yang sebagian besar terdiri atas warga Yahudi ultra-Ortodoks, sebagai yang dinyatakan melanggar HAM tersebut. Batalion itu disebut memiliki 1.000 anggota dan ditempatkan di Tepi Barat sejak tahun 2022.
"Setelah proses yang hati-hati, kami mendapati lima unit Israel yang bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ucap Patel dalam pernyataannya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'AS Minta Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata dari Israel':
Semua insiden tersebut, sebut Patel, terjadi sebelum serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan tidak ada yang terjadi di Jalur Gaza.
"Empat unit di antaranya telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan hal ini merupakan apa yang kami harapkan dilakukan oleh para mitra, dan konsisten dengan apa yang kami harapkan dari semua negara yang menjalin hubungan yang aman dengan kami," sebut Patel dalam pernyataannya.
Dia menambahkan bahwa Israel telah memberikan "informasi tambahan" soal unit militer kelima.
Aturan hukum yang berlaku di AS melarang pemerintah untuk mendanai atau mempersenjatai pasukan militer asing yang secara kredibel dituduh melakukan pelanggaran HAM. AS diketahui memberikan bantuan militer kepada sekutu-sekutunya di seluruh dunia, termasuk Israel.
Militer Israel berperang melawan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir tujuh bulan terakhir, dan hampir setiap hari terlibat serangan lintas perbatasan dengan kelompok Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon. Baik Hamas maupun Hizbullah sama-sama didukung oleh Iran, musuh abadi Israel.
Patel menambahkan bahwa Washington masih mengevaluasi unit militer kelima tersebut, dan belum memutuskan apakah akan menghentikan bantuan militer AS.
