Seoul -
Kepolisian Korea Selatan (Korsel) menggerebek kantor Asosiasi Medis Korea pada Jumat (1/3) waktu setempat. Penggerebekan dilakukan saat pemerintah Seoul menghadapi aksi mogok massal para dokter yang memicu kekacauan di rumah-rumah sakit setempat.
Seperti dilansir AFP, Jumat (1/3/2024), nyaris 10.000 dokter junior -- atau sekitar 80 persen dari tenaga kerja trainee -- meninggalkan pekerjaan mereka di berbagai rumah sakit di wilayah Korsel sejak pekan lalu.
Para dokter Korsel itu memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan secara drastis jumlah penerimaan sekolah kedokteran untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan menangani masyarakat yang menua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Seoul telah menetapkan batas waktu 29 Februari bagi para dokter yang mogok massal itu untuk kembali bekerja, atau berpotensi menghadapi konsekuensi hukum, termasuk penangguhan izin medis dan bahkan penangkapan.
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Korsel, hanya 565 dokter yang telah kembali bekerja di rumah sakit sesuai tenggat waktu.
Aksi berhenti bekerja secara massal ini telah berdampak buruk pada rumah sakit yang ada di Korsel, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan masyarakat ke tingkat tertinggi.
Menurut Kementerian Kesehatan Korsel, sekitar separuh dari operasi yang dijadwalkan di 15 rumah sakit besar di negara itu terpaksa dibatalkan sejak pekan lalu.
Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Korsel, para dokter dilarang untuk melakukan aksi mogok kerja.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Awal pekan ini, pemerintah Seoul meminta kepolisian untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam aksi mogok massal tersebut. Kepolisian Seoul mengonfirmasi pihaknya telah melakukan penggerebekan terhadap kantor Asosiasi Medis Korea (KMA) pada Jumat (1/3) waktu setempat.
Kementerian Kesehatan Korsel juga memuat pada situs resminya soal perintah kembali bekerja untuk 13 dokter trainee, dengan mencantumkan nomor izin dan sebagian nama mereka tanpa disensor.
"Kami ingin memberi tahu Anda bahwa menolak mematuhi perintah untuk kembali bekerja tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan tuntutan pidana," demikian bunyi perintah tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih atas keputusan bijak dari para dokter trainee yang telah kembali ke sisi para pasien," ucap Menteri Kesehatan Korsel Cho Kyoo Hong dalam pernyataan terpisah.
Pemerintah Korsel berupaya untuk menerima 2.000 mahasiswa kedokteran tambahan setiap tahunnya, mulai tahun depan, untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai salah satu rasio dokter-per-populasi terendah di antara negara-negara maju.
Para dokter di negara itu beramai-ramai menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah, dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan mengikis kualitas layanan dan pendidikan kedokteran.
Namun para pendukung rencana pemerintah menyebut para dokter sebenarnya khawatir jika rencana pemerintah itu bisa mengikis gaji dan status sosial mereka. Jajak pendapat di Korsel menunjukkan 75 persen masyarakat mendukung rencana pemerintah tersebut.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
