.webp)
Ribuan dokter di Korea Selatan (Korsel) mogok kerja serta turun ke jalan memprotes kebijakan menambah penerimaan mahasiswa kedokteran. Pemerintah pun mewanti-wanti hukuman yang akan diberikan kepada mereka.
Otoritas kesehatan Korea Selatan menyebut ribuan dokter magang di sejumlah rumah sakit terbesar di negara ginseng itu melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (21/02). Mereka memprotes rencana penerimaan lebih banyak mahasiswa di sekolah kedokteran. Aksi dokter-dokter ini menyebabkan terganggunya perawatan sejumlah pasien.
Pemerintah Korea Selatan berniat meningkatkan penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran yang semula berjumlah 3.000 menjadi 5.000 orang mulai tahun akademik 2025 mendatang, kemudian bakal diperbanyak lagi menjadi 10.000 mahasiswa di tahun 2035. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil dan mengatasi tuntutan yang semakin meningkat, sebagai salah satu negara dengan tingkat penuaan yang paling cepat di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut para mahasiswa kedokteran dan para dokter yang mengikuti aksi protes ini, Korea Selatan sudah memiliki cukup dokter. Sehingga, upaya pihak pemerintah yang paling pertama harusnya adalah meningkatkan pendapatan dan kondisi kerja, khususnya bagi para dokter spesialis yang membutuhkan banyak kebutuhan seperti pediatri, dan pengobatan darurat, sebelum memutuskan untuk merekrut lebih banyak mahasiswa.
Wanti-wanti dari Pemerintah
Dilansir dari AFP, Senin (26/2/2024), aksi mogok massal ini mengakibatkan pembatalan dan penundaan operasi bagi para pasien kanker dan operasi caesar bagi wanita hamil. Pemerintah meningkatkan level waspada kesehatan ke level tertinggi sebagai dampak aksi tersebut.
Para dokter dianggap sebagai pekerja esensial di Korsel dan dilarang oleh hukum untuk melakukan mogok kerja.
Pemerintah Seoul berulang kali mengklaim pengunduran diri secara massal itu melanggar hukum, dan menurut kantor berita Yonhap, mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat, atau membatalkan izin medis mereka.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Korsel Lee Sang Min, berbicara dalam pertemuan manajemen krisis, mengatakan bawa pemerintah mengajukan "permohonan terakhir" pada Senin (26/2) waktu setempat agar para dokter kembali bekerja pada minggu ini juga.
"Jika Anda kembali ke rumah sakit paling lambat 29 Februari, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di masa lalu," cetusnya.
Lee menyatakan bahwa tindakan kolektif para dokter yang berkepanjangan ini menimbulkan "ancaman terhadap kehidupan dan kesehatan para pasien".
"Rumah sakit adalah tempat di mana impian Anda untuk merawat pasien yang sakit terwujud setiap harinya," ujarnya kepada para dokter yang mogok kerja.
"Saya harap Anda akan kembali ke tempat kerja... dan terlibat dalam dialog untuk lingkungan media yang lebih baik," imbau Lee.
Lihat Video 'Aksi Long March Ratusan Dokter di Korsel, Protes Kebijakan Pemerintah':
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Rumah sakit di seluruh wilayah Korsel berjuang dengan kekurangan tenaga dokter dalam sepekan terakhir. Laporan media lokal menyebut semakin banyak dokter, termasuk lulusan sekolah kedokteran baru, yang bergabung dalam aksi protes tersebut.
Pemerintah Seoul mengatakan Korsel memiliki rasio dokter-dan-penduduk terendah di antara negara-negara maju lainnya. Pemerintah berusaha keras untuk menerima 2.000 mahasiswa kedokteran tambahan setiap tahunnya, mulai tahun depan.
Para dokter di Korsel menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah, dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan merugikan kualitas layanan. Namun para pendukung rencana pemerintah menyebut para dokter sebenarnya khawatir jika reformasi medis bisa mengikis gaji dan status sosial mereka.
Simak Video 'Aksi Long March Ratusan Dokter di Korsel, Protes Kebijakan Pemerintah':
