.webp)
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa mengakui negara Palestina "bukanlah hal yang tabu bagi Prancis". Macron juga mengulangi kembali peringatannya terhadap Israel agar tidak melancarkan serangan darat ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (17/2/2024), pernyataan Macron terkait pengakuan negara Palestina itu menjadi komentar pertama semacam itu yang disampaikan sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
"Pengakuan negara Palestina bukanlah hal yang tabu bagi Prancis," ucap Macron saat berbicara dalam konferensi pers bersama Raja Yordania Abdullah II usai pertemuan di Paris, Jumat (16/2) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komentar Macron itu disampaikan setelah PM Israel Benjamin Netanyahu menolak mentah-mentah rencana pengakuan internasional atas negara Palestina, menyusul laporan soal inisiatif tersebut yang diungkapkan oleh media terkemuka Amerika Serikat (AS), The Washington Post.
Laporan The Washington Post itu menyebut pemerintah Presiden AS Joe Biden dan sejumlah negara Arab sedang menyusun rencana komprehensif untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Rencana itu mencakup batas waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina.
Macron, dalam konferensi pers di Paris, kembali menyampaikan peringatan kepada Israel untuk tidak menyerang kota Rafah, titik paling selatan di Jalur Gaza yang dikepung dan dibombardir oleh pasukan Tel Aviv. Rafah juga menjadi tempat pelindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari perang.
"Serangan Israel di Rafah hanya akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menjadi titik balik dalam konflik ini," ujar Macron mengingatkan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kekhawatiran akan pemindahan paksa warga Palestina meningkat saat Netanyahu bersikeras menyatakan pasukan Israel harus masuk ke Rafah untuk bisa mencapai "kemenangan penuh" atas Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.
"Saya memiliki kekhawatiran yang sama dengan Yordania dan mesir terhadap pemindahan paksa para penduduk secara massal," kata Macron.
"Ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan memicu risiko eskalasi yang besar di kawasan ini," imbuhnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menekankan bahwa eksodus warga Gaza ke eksodus harus "dihindari dengan cara apa pun".
Perang berkecamuk di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel bagian selatan, yang menurut otoritas Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.
Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas, dan melancarkan gempuran tanpa henti via udara, darat dan laut terhadap Jalur Gaza yang memicu kehancuran serta banyak kematian. Laporan otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 28.775 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas.
Macron, pada Rabu (14/2) lalu, memberitahu Netanyahu bahwa jumlah korban tewas di Jalur Gaza "tidak bisa ditoleransi" dan bahwa "operasi" militer Israel di daerah kantong Palestina "harus dihentikan".
Dia juga menekankan bahwa perjanjian gencatan senjata harus diwujudkan "tanpa penundaan lebih lanjut" dan perjanjian itu harus "menjamin perlindungan semua warga sipil dan masuknya bantuan darurat secara besar-besaran".
Macron mengatakan perdamaian hanya bisa dicapai melalui "pembentukan negara Palestina".
