.webp)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berdirinya negara Palestina. Sikap Netanyahu itu pun menuai kritik keras, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutterres
Sikap Netanyahu itu disampaikan pada Sabtu (20/1). Netanyahu menentang tekanan dari AS dan negara lain terhadap pemerintahannya untuk berkomitmen terhadap negara Palestina di masa depan.
"Dalam percakapannya dengan Presiden Biden, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan kembali kebijakannya bahwa setelah Hamas dihancurkan, Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, sebuah persyaratan yang harus dipenuhi, bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina," demikian keterangan dari kantor PM Israel seperti dilansir BBC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lewat X, Netanyahu juga mengatakan Israel harus mempertahankan 'kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania'. Wilayah itu artinya mencakup Tepi Barat yang diduduki Israel.
Komentar Netanyahu itu mengurangi harapan di beberapa kalangan bahwa krisis Gaza dapat mengakibatkan para pemimpin Israel dan Palestina memulai kembali perundingan diplomatik dan memulai proses perdamaian yang terbengkalai. Meningkatnya isolasi terhadap Netanyahu di luar negeri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpopuleran di dalam negeri dan protes atas nasib sekitar 130 sandera yang masih ditahan di Gaza oleh Hamas.
Hamas membunuh sekitar 1.300 orang - sebagian besar warga sipil - dan menyandera 240 orang dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan pada 7 Oktober. Sementara itu, pasukan Israel terus masuk ke Gaza selatan untuk mencari pejabat tinggi Hamas, yang diyakini Israel bersembunyi di Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut.
Para pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak konflik menembus 25.000 orang. Korban tewas mayoritas ialah anak-anak dan perempuan.
Sikap Netanyahu Bikin Sekjen PBB Berang
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam sikap Netanyahu yang menolak solusi dua negara dengan Palestina. Dia menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.
"Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima," kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.
"Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dia mengatakan sikap Netanyahu hanya memperburuk situasi. Dia mengatakan sikap Israel akan meningkatkan ekstremisme.
Guterres menyerukan pengakuan universal atas 'hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka'.
Inggris Kecewa
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengaku sangat kecewa dengan sikap Netanyahu. Dia mengatakan solusi dua negara akan membuat Palestina hidup berdaulat dan menjamin keamanan Israel.
"Sangat mengecewakan untuk mendengar hal ini dari Perdana Menteri Israel," kata Sunak melalui juru bicaranya seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya.
"Posisi Inggris tetap (bahwa) solusi dua negara, dengan negara Palestina yang hidup dan berdaulat yang berdampingan dengan Israel yang aman dan terjamin, adalah jalan terbaik menuju perdamaian abadi," tegas juru bicara Sunak tersebut.
Solusi dua negara sejak lama menjadi kerangka dasar dalam upaya internasional untuk menyelesaikan konflik. Namun, proses perdamaian yang diupayakan telah hampir mati selama bertahun-tahun.
Inggris mendukung hak Israel membalas Hamas setelah serangan mengejutkan dilancarkan kelompok militan itu pada 7 Oktober lalu, yang menurut otoritas Tel Aviv menewaskan sekitar 1.200 orang.
Namun, Sunak menyerukan kepada Israel menghormati hukum kemanusiaan dan menghentikan pertempuran di Jalur Gaza demi memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke daerah kantong Palestina tersebut. Inggris menginginkan adanya 'gencatan senjata yang berkelanjutan' yang didasarkan pada pembebasan para sandera oleh Hamas dan untuk membatasi korban sipil.
"Jelas, akan ada jalan panjang menuju pemulihan dan keamanan abadi di wilayah pendudukan Palestina dan Israel. Tetapi kami akan terus melanjutkan dukungan jangka panjang kami terhadap solusi dua negara selama diperlukan," tegas juru bicara Sunak.
