.webp)
Korea Utara (Korut) menghancurkan monumen besar di ibu kota Pyongyang yang menyimbolkan tujuan rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel). Penghancuran monumen itu dilakukan atas perintah langsung pemimpin Korut, Kim Jong Un, yang pekan lalu menegaskan reunifikasi kedua Korea tidak mungkin dilakukan.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (24/1/2024), laporan terbaru NK News menyebut bahwa citra satelit ibu kota Pyongyang yang diambil pada Selasa (23/1) waktu setempat menunjukkan monumen, yang secara resmi disebut Monumen Tiga Piagam Reunifikasi Nasional, itu sudah tidak ada lagi.
Monumen yang berbentuk lengkungan menjulang ke udara itu melambangkan harapan untuk reunifikasi kedua Korea. Monumen yang secara tidak resmi disebut sebagai "Gapura Reunifikasi" itu, selesai dibangun setelah pertemuan puncak antara Pyongyang dan Seoul tahun 2000 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut catatan pemerintah Korsel, monumen setinggi 30 meter itu menyimbolkan tiga piagam, yaitu kemandirian, perdamaian, dan kerja sama nasional.
Reuters tidak bisa mengonfirmasi secara independen soal laporan penghancuran monumen tersebut.
Kim Jong Un, dalam pidatonya di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi pada 15 Januari lalu, menyebut monumen itu "merusak pemandangan".
Dalam pidato yang sama, Kim Jong Un memerintahkan amandemen konstitusi untuk menyebut Korsel sebagai "musuh utama".
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Tutup Rapat Pintu Rekonsiliasi Kim Jong Un untuk Korsel':
Ketegangan semakin meningkat di Semenanjung Korea menyusul intensifnya manuver militer yang dilakukan oleh Korsel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), dalam merespons uji coba senjata Korut, yang menyatakan sedang bersiap untuk "perang nuklir" dengan musuh-musuhnya.
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang menjabat sejak tahun 2022 lalu telah mengambil posisi keras terhadap Korut. Dia menyerukan respons segera yang tegas untuk tindakan militer Korut yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
Pyongyang sendiri bersumpah untuk "memusnahkan" Seoul jika diserang oleh pasukan Korsel dan AS. Akhir tahun lalu, Korut menyatakan perjanjian penting yang ditandatangani dengan Korsel tahun 2018, yang bertujuan meredakan ketegangan militer, tidak lagi berlaku.
Menyusul pidato Kim Jong Un pekan lalu, majelis rakyat Korut menghapuskan lembaga-lembaga penting pemerintah yang telah berperan penting dalam interaksi dengan Korsel selama beberapa dekade terakhir.
