.webp)
Pemerintah Rusia akan diminta untuk menjelaskan di hadapan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ribuan anak Ukraina, yang diyakini telah dikirimkan secara paksa ke wilayah negara tersebut sejak invasi dilancarkan tahun 2022 lalu.
Seperti dilansir AFP, Senin (22/1/2024), Komisi Hak Anak PBB yang terdiri atas 18 pakar independen akan menanyai dan menyelidiki Rusia dalam pertemuan selama dua hari ke depan sejak Senin (22/1) waktu setempat, sebagai bagian dari kajian rutin.
Daftar panjang kekhawatiran komisi tersebut telah dikirimkan ke Moskow pada paruh pertama tahun 2023. Komisi Hak Anak PBB itu ingin mengetahui berapa banyak anak-anak yang telah "dievakuasi" ke wilayah Rusia atau ke wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Moskow.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pakar dalam komisi tersebut juga ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Rusia untuk melindungi "hak anak-anak tersebut untuk mempertahankan identitas mereka, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga".
Otoritas Kyiv memperkirakan ada sekitar 20.000 anak-anak Ukraina telah dideportasi secara paksa ke wilayah Ukraina.
Moskow mengatakan pihaknya ingin melindungi anak-anak tersebut dari pertempuran. Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina sejak Februari 2022. Sejauh ini baru sekitar 400 anak yang telah dipulangkan.
"Penempatan bagi anak-anak yang dievakuasi itu diatur, pertama-tama, atas permintaan dan persetujuan mereka," demikian tanggapan tertulis Rusia yang dikirimkan pada Oktober tahun lalu dan ditunjukkan kepada media oleh PBB pada Jumat (19/1).
Laporan itu tidak merinci jumlah total anak-anak yang terkena dampaknya. Namun disebutkan bahwa mereka "mencakup anak-anak dari lembaga perumahan nasional untuk yatim piatu dan anak-anak tanpa pengasuhan orang tua" yang totalnya mencapai sekitar 2.000 anak, serta anak-anak warga negara Ukraina.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Disebutkan juga bahwa antara 1 April 2022 hingga 31 Juni 2023, sekitar 46.886 anak Ukraina memperoleh kewarganegaraan Rusia.
Pakar hukum dari Pusat Regional untuk Hak Asasi Manusia, sebuah LSM Ukraina, Kateryna Rashevska, mengharapkan komisi PBB itu akan menyerukan "mekanisme hukum internasional" untuk mengidentifikasi dan memulangkan anak-anak tersebut.
"Sekarang, proses pemulangan anak-anak Ukraina hanyalah proses yang sangat sporadis," tuturnya kepada AFP.
Dengan kondisi saat ini, menurut Rashevska, "Kita memerlukan waktu 90 tahun lagi untuk memulangkan hanya anak-anak Ukraina yang sudah teridentifikasi."
Dia pun mendesak Majelis Umum PBB di New York untuk mengadopsi resolusi yang menciptakan mekanisme internasional untuk hal tersebut. "Komunitas internasional siap untuk melakukan sesuatu, namun ada kebutuhan untuk melakukannya lebih cepat," sebutnya.
