Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pekan ini, akan kembali menetapkan kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman sebagai kelompok teror. Penetapan ini dilakukan setelah pemerintahan Biden mencoret Houthi dari daftar kelompok teror sekitar tiga tahun lalu.
Seperti dilansir Al Arabiya dan CNN, Rabu (17/1/2024), sejumlah pejabat AS melakukan lobi untuk mencegah penetapan itu, karena mengkhawatirkan kemajuan yang dicapai dalam upaya gencatan senjata di antara pihak-pihak yang berkonflik di Yaman akan gagal.
Pihak-pihak lainnya memperingatkan bahwa penetapan itu bisa mempersulit pengiriman bantuan ke beberapa wilayah Yaman, yang dinyatakan sedang mengalami salah satu bencana kemanusiaan paling buruk di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Biden mengeluarkan Houthi dari daftar Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) dan mencoret kelompok itu dari daftar organisasi teroris asing (FTO) pada Februari 2021. Langkah itu membatalkan keputusan era pemerintahan Presiden Donald Trump yang memasukkan Houthi ke daftar kelompok teror pada minggu-minggu terakhir masa jabatannya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken pada saat itu mengatakan bahwa langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran penetapan itu membahayakan kemampuan menyalurkan bantuan penting kepada rakyat Yaman. Blinken menyebut langkah mencabut penetapan itu menjadi "pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman".
Para anggota parlemen dari Partai Republik telah sejak lama mengkritik keputusan pemerintahan Biden untuk mencoret Houthi dari daftar kelompok teror.
Beberapa waktu terakhir, tekanan semakin meningkat terhadap pemerintahan Biden untuk kembali menetapkan Houthi sebagai kelompok teror, terutama setelah kelompok itu terus menargetkan kapal-kapal komersial dalam serangan di Laut Merah, yang mereka klaim sedang berlayar ke Israel.
Houthi, yang didukung Iran, juga menargetkan kapal-kapal perang AS dalam serangannya di perairan tersebut. Dalam pernyataannya, Houthi mengklaim serangan-serangannya merupakan pembalasan atas gempuran tanpa henti Israel terhadap Jalur Gaza.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Rentetan serangan Houthi itu berdampak pada perekonomian global, karena serangan-serangan tersebut secara efektif menutup salah satu rute perdagangan utama dunia bagi sebagian besar kapal kontainer.
Langkah AS untuk kembali menetapkan Houthi sebagai kelompok teror itu diambil setelah militer Washington bersama sekutunya, Inggris, melancarkan rentetan serangan terhadap target-target Houthi di wilayah Yaman pada Kamis (11/1) pekan lalu.
Biden saat itu menyatakan dirinya memerintahkan serangan itu "sebagai tanggapan langsung terhadap serangan Houthi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kapal maritim internasional di Laut Merah". AS melancarkan setidaknya dua rangkaian serangan terhadap Houthi sejak saat itu.
Penetapan SDGT dan FTO oleh pemerintah AS akan memicu pembekuan aset, namun hanya penetapan FTO yang memberlakukan pembatasan imigrasi terhadap target penetapan itu. Penetapan SDGT tidak memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memberikan "dukungan material" kepada kelompok tersebut.