.webp)
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menutup pintu rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel). Kim Jong Un menganggap Korsel sebagai musuh utama.
Hubungan Korut dan Korsel terus memanas sejak awal tahun 2024. Kim Jong Un sempat mengumpulkan para komandan utama Korut dan menyatakan militer harus 'memusnahkan' musuh jika terprovokasi.
Jika musuh memilih melakukan konfrontasi militer dan provokasi terhadap DPRK, tentara kita harus memberikan pukulan mematikan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya dengan memobilisasi semua cara dan potensi terberat tanpa ragu-ragu," kata Kim seperti dilaporkan media pemerintah Korut, KCNA, seperti dilansir AFP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komentar Kim itu mencerminkan ancaman yang disampaikannya pada pertemuan partai akhir tahun 2023 mengenai serangan nuklir terhadap Seoul dan perintah untuk menambah persenjataan militer guna mempersiapkan perang yang menurutnya bisa 'pecah kapan saja'. Kim juga menuduh AS menimbulkan 'berbagai bentuk ancaman militer' terhadap Korut.
Dia meminta angkatan bersenjata Korut 'menekan seluruh wilayah Korsel dengan memobilisasi segala cara fisik, termasuk kekuatan nuklir' jika terjadi 'peristiwa besar'. Kim mengatakan Korut tidak akan lagi mengupayakan rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korsel dengan alasan 'krisis yang tidak dapat dikendalikan' yang menurutnya dipicu oleh Seoul dan Washington.
Kim Jong Un Anggap Korsel Musuh Utama
Kim Jong Un kemudian menyerukan agar konstitusi Korut diubah untuk memastikan Korsel dipandang sebagai 'musuh utama'. Dia mengingatkan negaranya tidak berniat menghindari perang jika hal itu terjadi.
Dilansir Reuters dan The Star, Selasa (16/1/2024), Kim menyampaikan pidato di hadapan parlemen Korut, Majelis Rakyat Tertinggi, pada Senin (15/1). Dalam pidatonya, Kim mengatakan dirinya telah menyimpulkan unifikasi dengan Korsel tidak lagi mungkin dilakukan.
Dia juga menuduh Seoul berupaya untuk menumbangkan pemerintahannya. Kim mengatakan konstitusi harus diamandemen untuk mendidik warga Korut bahwa Korsel adalah 'musuh utama' dan mendefinisikan wilayah Korut sebagai wilayah yang terpisah dari Korsel.
"Kita tidak menginginkan perang tetapi kita tidak punya niat untuk menghindarinya," kata Kim seperti dikutip KCNA.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kim Jong Un mengatakan Korut harus merencanakan untuk 'menduduki, menundukkan, dan merebut kembali' Korea Selatan jika terjadi perang dan warga Korea Selatan juga tidak boleh lagi disebut sebagai rekan senegaranya. Dia menyerukan pemutusan semua komunikasi antar-Korea dan penghancuran monumen reunifikasi di Pyongyang.
Tiga organisasi yang menangani unifikasi dan pariwisata antar-Korea juga akan ditutup. Ketegangan ini terjadi di tengah serangkaian uji coba rudal dan dorongan dari Pyongyang untuk menghentikan kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade dan mengubah hubungannya dengan Korsel.
"Komite Reunifikasi Damai Negara, Biro Kerja Sama Ekonomi Nasional dan Badan Pariwisata Internasional (Diamond Mountain), alat-alat yang ada untuk dialog, negosiasi dan kerja sama (Utara-Selatan), dihapuskan," kata Majelis Rakyat Tertinggi dalam sebuah pernyataan.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pada rapat kabinet, mengatakan Pyongyang bersikap 'anti-nasional' karena menyebut Korea Selatan sebagai negara musuh.
Kim Tak Akan Lakukan Rekonsiliasi dengan Korsel
Kim Jong Un pun mengumumkan negaranya tidak akan lagi mengupayakan rekonsiliasi dengan Korsel. Langkah bersejarah membatalkan upaya unifikasi dilakukan Kim setelah Kim menyalahkan Korsel dan Amerika Serikat karena meningkatkan ketegangan di kawasan dengan perluasan latihan militer gabungan mereka.
Dia juga menyebut AS mengerahkan aset militer strategis ke kawasan itu serta menyalahkan kerja sama keamanan trilateral Korsel-AS dengan Jepang. Kim menyebut tindakan tersebut telah mengubah Semenanjung Korea menjadi zona risiko perang yang berbahaya.
Dilansir Associated Press, Kim menganggap rekonsiliasi dan reunifikasi secara damai dengan Korea Selatan adalah hal mustahil. Dia menggambarkan Korsel sebagai 'antek kelas atas' dari kekuatan luar yang terobsesi dengan manuver konfrontatif.
Kim Jong Un secara khusus menuntut pemotongan jalur kereta api lintas batas dan merobohkan sebuah monumen di Pyongyang untuk menghormati upaya reunifikasi, yang oleh Kim digambarkan sebagai hal yang merusak pemandangan.
"Ini adalah kesimpulan akhir yang diambil dari sejarah pahit hubungan antar-Korea bahwa kita tidak bisa menempuh jalan pemulihan nasional dan reunifikasi bersama-sama," katanya.
