Jutaan warga Taiwan pada hari Sabtu (13/1) memilih presiden baru di tengah ancaman dari China bahwa pemilihan pemimpin yang salah dapat memicu perang di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (13/1/2024), pemilihan umum dimulai pada pukul 8:00 pagi waktu setempat di hampir 18.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Taiwan, dengan hampir 20 juta orang berhak memberikan suara.
Pemerintah China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya, dan mengatakan pihaknya tidak akan mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk mewujudkan "unifikasi".
Sebelumnya, beberapa hari menjelang pemilu Taiwan, Beijing mengecam capres terdepan Lai Ching-te, wakil presiden Taiwan saat ini, sebagai seorang "separatis" yang berbahaya. Beijing bahkan mengingatkan para pemilih untuk membuat "pilihan yang tepat" jika mereka ingin menghindari perang.
Hasil pemilu ini akan diawasi dengan ketat mulai dari Beijing hingga Washington, mitra militer utama Taiwan, seiring kedua negara adidaya tersebut berebut pengaruh di wilayah yang sangat penting dan strategis ini.
Selama kampanye, Lai dari Partai Progresif Demokratik (DPP) menyatakan dirinya sebagai pembela cara hidup demokratis Taiwan.
Rival utamanya Hou Yu-ih, dari oposisi Kuomintang (KMT), lebih menyukai hubungan yang lebih hangat dengan China dan menuduh DPP memusuhi Beijing dengan pandangannya bahwa Taiwan "sudah merdeka".
Persaingan ini juga ditandai dengan bangkitnya Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang populis, dengan pemimpinnya Ko Wen-je. Ketiga partai mengadakan acara kampanye terakhir pada Jumat (12/1) malam di depan ratusan ribu orang.
(ita/ita)