.webp)
Filipina memanggil utusan diplomatik China pada Senin (11/12) waktu setempat setelah konfrontasi paling menegangkan antara kapal-kapalnya dengan kapal patroli Beijing di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Manila bahkan mempertimbangkan untuk mengusir Duta Besar China dari negaranya.
Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (11/12/2023), sejumlah video yang dirilis Penjaga Pantai Filipina menunjukkan kapal-kapal China menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina yang menjalankan misi pasokan logistik untuk para nelayan lokal di Scarborough Shoal dan garnisun kecil di Second Thomas Shoal.
Insiden itu terjadi pada Sabtu (9/12) dan Minggu (10/12) waktu setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sempat terjadi juga tabrakan antara kapal Filipina dan kapal China di perairan Second Thomas Shoal, yang menjadi lokasi sejumlah tentara Filipina ditempatkan pada kapal perang yang dikaramkan. Kedua negara saling melempar tudingan atas tabrakan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza, dalam konferensi pers pada Senin (11/12) waktu setempat menyatakan bahwa nota protes diplomatik telah dilayangkan terhadap China.
"Duta besar China juga telah dipanggil," sebutnya.
Ditambahkan oleh Daza baSimak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Asisten Direktur Jenderal (Dirjen) Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, menuturkan kepada wartawan bahwa aksi kapal China menyeruduk dan menembakkan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina, juga penggunaan perangkat akustik jarak jauh, merupakan "eskalasi serius" dari taktik mereka.
Namun Kementerian Luar Negeri China menegaskan tindakan yang dilakukan kapal-kapal Penjaga Pantainya terhadap kapal-kapal Filipina merupakan tindakan yang "profesional" dan "terkendali". Beijing juga menyatakan pihaknya telah "menyampaikan protes keras" terhadap Manila.
Otoritas Penjaga Pantai China sebelumnya menuduh salah satu kapal pengangkut pasokan Filipina sengaja menghantam kapalnya meskipun telah mendapatkan "banyak peringatan keras".
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan mengabaikan keputusan pengadilan internasional yang menyatakan klaim mereka tidak memiliki dasar hukum. Beijing mengerahkan kapal-kapalnya untuk berpatroli di perairan sengketa dan membangun pulau buatan yang dimiliterisasi untuk memperkuat klaim mereka.
