Majelis Umum PBB Akan Lakukan Voting soal Gencatan Senjata di Gaza

Pertemuan Majelis Umum PBB membahas konflik Hamas dan Israel. (AP Photo/Bebeto Matthews) — Ilustrasi -- Pertemuan Majelis Umum PBB membahas konflik Hamas dan Israel beberapa waktu lalu (dok. AP Photo/Bebeto Matthews)

New York -

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang khusus pada Selasa (12/12) waktu setempat, untuk melakukan voting atas resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Seperti dilansir Al Arabiya dan Al Jazeera, Senin (11/12/2023), informasi ini diungkapkan sejumlah sumber diplomat PBB, yang menyebut sidang khusus Majelis Umum PBB akan diikuti oleh 193 negara anggota. Voting terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar dalam sidang khusus itu.

Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, dalam suratnya kepada para negara anggota mengumumkan bahwa sidang khusus akan digelar pada Selasa (12/12) sore, sekitar pukul 15.00 waktu New York.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disebutkan Francis dalam suratnya bahwa dirinya menggelar sidang khusus tersebut atas permintaan Mesir dan Mauritania, selaku ketua Kelompok Arab dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam surat mereka yang meminta digelarnya sidang khusus, Mesir dan Mauritania merujuk pada "situasi buruk yang dialami penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza".

Disebutkan kedua negara itu dalam surat mereka bahwa sidang khusus diperlakukan setelah "salah satu Anggota Tetap Dewan Keamanan (PBB)" memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

Pernyataan itu merujuk pada Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) lalu. Dengan langkah ini, maka resolusi itu gagal untuk diadopsi meskipun mendapatkan dukungan dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Dalam penjelasannya, Washington menilai resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab itu diajukan terburu-buru, tidak seimbang dan tidak akan memberikan perubahan besar di medan pertempuran karena hanya menyerukan gencatan senjata yang tidak berkelanjutan di Jalur Gaza.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Menlu Retno: Kita Tak Menyerah!':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Perwakilan Tetap AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya juga mengkritik masih adanya seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam resolusi itu, yang dinilainya 'berbahaya' karena akan memampukan Hamas untuk mengulangi serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

AS dihujani kritikan atas langkahnya memveto resolusi tersebut. Sedangkan Israel memuji Washington, sekutunya, yang disebut memiliki 'kepemimpinan berani'.

Sementara itu, dalam mengusulkan sidang khusus kepada Presiden Majelis Umum PBB, Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 377 yang berjudul 'Bersatu untuk Perdamaian'.

Resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1950 silam itu, memungkinkan badan PBB beranggotakan 193 negara itu untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB gagal dalam "menjalankan tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional".

Pada Oktober lalu, Majelis Umum PBB berhasil menyepakati dan mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan". Resolusi itu didukung oleh 121 negara dan ditolak oleh 14 negara, dengan 44 negara lainnya memilih abstain.

Halaman 1 2

Selanjutnya