.webp)
Pemerintah Australia mencapai kesepakatan keamanan dengan Papua Nugini pada Kamis (7/12), memperkuat hubungan dengan negara Pasifik yang terus-menerus didekati oleh China itu.
Pemerintah Australia telah mengupayakan perjanjian yang lebih substantif pada awal tahun ini, namun Papua Nugini menolak keras karena para pemimpinnya khawatir perjanjian tersebut akan merusak "hak kedaulatan" negara tersebut.
Dilansir kantor berita AFP, Kamis (7/12/2023), Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan perjanjian itu mencakup "spektrum keamanan yang luas", termasuk dukungan terhadap sistem hukum negara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Pimpin KTT AIS Forum di Bali Hari Ini |
Perjanjian itu mencakup lebih banyak pelatihan bagi polisi Papua Nugini, sumber daya bagi para hakim di negara tersebut, dan langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan berbasis gender. Hal ini juga mencakup perubahan iklim, keamanan siber, dan bantuan bencana.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan hal itu akan mendorong "stabilitas regional" di Pasifik.
Papua Nugini sebelumnya telah memberikan Amerika Serikat akses "tanpa hambatan" ke pangkalan angkatan laut, pelabuhan, dan lapangan udara utama berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada bulan Mei tahun ini.
Namun muncul reaksi politik yang cepat, di mana para penentangnya khawatir negara bekas jajahan Inggris itu memberikan terlalu banyak pengaruh kepada kekuatan asing.
Terletak kurang dari 200 km dari perbatasan paling utara Australia, Papua Nugini adalah negara bagian terbesar dan terpadat di Melanesia.
Negara ini memiliki cadangan gas, emas, dan mineral yang sangat besar - dan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di kawasan Pasifik.
Simak juga Video 'Jokowi ke PM Marape: Saya Apresiasi Sikap Papua Nugini Terhadap Kedaulatan RI':
