.webp)
Pemerintah Irak memperingatkan risiko konflik regional yang meluas, jika jeda pertempuran antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza tidak berubah menjadi gencatan senjata permanen. Awal pekan ini, perpanjangan selama dua hari disepakati setelah Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata empat hari sejak pekan lalu.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (28/11/2023), rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk merespons serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, telah menarik para milisi bersenjata yang bersekutu dengan Iran, termasuk di Irak, untuk melancarkan serangan terhadap militer Israel dan Amerika Serikat (AS).
Sejauh ini belum ada laporan soal serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah sejak gencatan senjata diberlakukan pada Jumat (24/11) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa faksi bersenjata utama Irak yang mendalangi rentetan serangan terhadap pasukan AS baru-baru ini, termasuk Kataib Sayyid al-Shuhada dan Kataeb Hezbollah, mengumumkan mereka akan mematuhi gencatan senjata di Jalur Gaza.
Baca juga: Gencatan Senjata di Gaza Diperpanjang 2 Hari |
Namun kelompok-kelompok itu juga mengindikasikan akan melanjutkan serangan jika gencatan senjata di Jalur Gaza berakhir.
Mereka juga menyatakan masih berupaya mengusir pasukan AS dari wilayah Irak. Ada sekitar 2.500 tentara AS yang ditugaskan dalam misi, yang menurut Washington, adalah memberikan nasihat dan membantu pasukan militer Irak memerangi sisa-sisa kelompok radikal Islamic State (ISIS).
"Seluruh kawasan berada di ambang konflik dahsyat yang mungkin melibatkan semua orang, dan sejauh mana perluasan konflik atau bagaimana untuk mengendalikan dan menghentikannya, tidak diketahui," cetus Farhad Alaadin selaku penasihat luar negeri untuk Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani.
"Untuk alasan itu, kami melihat gencatan senjata apa pun dalam konflik ini bermanfaat dan penting pada tahap ini, pertama-tama, bagi rakyat Palestina dan Gaza, dan bagi semua negara di kawasan ini, termasuk Irak," ucap Alaadin kepada Reuters.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Irak, Thomas Seiler, secara terpisah menyampaikan harapannya, via media sosial, agar faksi-faksi bersenjata Irak 'terus menghentikan serangan-serangan mereka'.
Pekan lalu, dua rentetan serangan balasan oleh militer AS terhadap milisi pro-Iran di wilayah Irak dilaporkan menewaskan 10 anggota Kataeb Hezbollah. Serangan oleh Washington itu menuai kecaman dari pemerintah Irak, yang menyebutnya sebagai tindakan eskalasi dan pelanggaran kedaulatan.
Kataeb Hezbollah merupakan bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak, sebuah kelompok yang sebagian besar terdiri atas kelompok bersenjata Muslim Syiah yang dibentuk untuk melawan ISIS tahun 2014 lalu dan menjadi badan keamanan resmi di bawha komando PM Irak.
Meskipun secara teknis merupakan bagian dari badan keamanan negara, sejumlah faksi PMF yang paling kuat dan didukung Iran seringkali bertindak di luar rantai komando. PM Sudani mengecam serangan yang dilancarkan faksi bersenjata terhadap pasukan asing di Irak sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan kepentingan nasional negara tersebut.
Baca juga: Pasukannya di Irak Diserang, AS Serang Balik |
