Seorang pejabat tinggi Hamas meminta Mesir untuk mengambil tindakan "tegas" untuk mempercepat bantuan ke Gaza. Hal ini disampaikan Hamas di tengah kritik atas lambannya kecepatan pasokan penting yang mencapai wilayah Palestina yang dilanda perang tersebut.
"Mesir tidak boleh terus menjadi penonton," cetus anggota politbiro Hamas Musa Abu Marzouk dalam sebuah pernyataan, dikutip kantor berita AFP, Senin (30/10/2023).
"Kami mengharapkan sikap tegas Mesir yang mengizinkan bantuan masuk ke Gaza sesegera mungkin," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gaza, yang terus-menerus diserang oleh Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, saat ini menderita kekurangan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar.
Konvoi bantuan hanya bisa mencapai wilayah tersebut melalui perlintasan Rafah dari Mesir. Sejauh ini sekitar 90 truk telah menandatangani kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Mesir.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menjanjikan peningkatan bantuan yang signifikan ke Jalur Gaza, selama percakapan telepon pada hari Minggu (29/10) waktu setempat dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, kata Gedung Putih.
Kedua pemimpin tersebut "berkomitmen untuk mempercepat dan meningkatkan bantuan yang mengalir ke Gaza secara signifikan mulai hari ini dan seterusnya," menurut pernyataan dari Gedung Putih.
Simak Video 'Dirjen WHO Serukan Perdamaian untuk Israel dan Palestina':
Mesir, negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 1979, telah menjadi salah satu perantara utama dalam upaya pembebasan lebih dari 230 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.
Israel telah mengintensifkan operasi udara dan darat terhadap Hamas menyusul serangan oleh Hamas ke Israel awal Oktober lalu.
Sejak serangan Oktober lalu, lebih dari 8.000 warga Palestina terbunuh karena serangan balasan Israel yang tiada henti. Setengah dari para korban yakni anak-anak, kata Kementerian Kesehatan Palestina.
Pertumpahan darah tersebut membuat Biden memperingatkan Israel bahwa mereka harus melindungi warga sipil.
Israel harus "dengan cara yang konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional yang memprioritaskan perlindungan warga sipil," kata Biden kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui panggilan telepon, kata Gedung Putih.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan kepada CNN bahwa Israel "harus mengambil segala cara yang mungkin tersedia bagi mereka untuk membedakan antara Hamas, yang merupakan target militer yang sah - dan warga sipil, yang bukan," ujarnya.