.webp)
Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan Hamas untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Seperti dilansir Al Arabiya News dan AFP, Kamis (19/10/2023), AS dalam penjelasannya menyoroti draf resolusi yang diajukan Brasil itu tidak mengakui soal hak Israel untuk membela diri. Voting terhadap draf resolusi itu telah mengalami penundaan dua kali dalam beberapa hari terakhir, sebelum divoting pada Rabu (18/10).
Hasil voting menunjukkan bahwa 12 negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang isinya juga mengecam apa yang disebut sebagai 'serangan teroris keji oleh Hamas'. Dua negara anggota, Rusia dan Inggris, memilih abstain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AS menjadi satu-satunya negara anggota yang memveto resolusi tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa Washington secara tradisional selalu melindungi sekutunya dari tindakan apa pun dari Dewan Keamanan PBB.
"Amerika Serikat kecewa karena resolusi ini tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri," ucap Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam penjelasannya setelah voting digelar.
Dalam tanggapannya, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berterima kasih kepada AS karena memveto resolusi yang disebut sebagai 'resolusi yang sangat buruk'.
"Washington terus mendukung kami pada saat yang dibutuhkan," ucapnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat Video: Dokter di Palestina: 40% Korban Ledakan di RS Gaza Anak-anak
Sementara itu, Duta Besar Palestina Riyad Mansour memperingatkan dalam forum Dewan Keamanan PBB bahwa 'membunuh lebih banyak warga Palestina tidak akan pernah membuat Israel lebih aman'.
Draf resolusi itu yang diveto AS itu juga mendesak Israel -- tanpa menyebut nama negaranya -- untuk mencabut perintah bagi warga sipil dan staf PBB di Jalur Gaza agar segera mengungsi ke wilayah selatan.
Disebutkan juga bahwa draf resolusi itu mengecam semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil dan semua tindakan terorisme, dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua sandera.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan segera demi memungkinkan pembebasan para sandera dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
